PRAMUDIANTORO, Ronggo (2025) Ketidaktepatan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 225/Pid.Sus/2015/PN. Jkt Brt dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 192/Pid/2015/PT. DKI). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-RONGGO PRAMUDIANTORO-E1A021204-SKRIPSI.pdf Download (88kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-RONGGO PRAMUDIANTORO-E1A021204-SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-RONGGO PRAMUDIANTORO-E1A021204-SKRIPSI.pdf Download (167kB)
	PDF (BabI) BAB I-RONGGO PRAMUDIANTORO-E1A021204-SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only until 19 May 2026. Download (299kB)
	PDF (Babll) BAB II-RONGGO PRAMUDIANTORO-E1A021204-SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only until 19 May 2026. Download (442kB)
	PDF (Bablll) BAB III-RONGGO PRAMUDIANTORO-E1A021204-SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only until 19 May 2026. Download (226kB)
	PDF (BablV) BAB IV-RONGGO PRAMUDIANTORO-E1A021204-SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (512kB)
	PDF (BabV) BAB V-RONGGO PRAMUDIANTORO-E1A021204-SKRIPSI.pdf Download (145kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-RONGGO PRAMUDIANTORO-E1A021204-SKRIPSI.pdf Download (193kB)

Abstract

Pidana mati dijatuhkan untuk kejahatan yang sangat membahayakan masyarakat dan diakui dalam konstitusi Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekhilafan hakim dalam menjatuhkan pidana mati pada perkara narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 192/Pid/2015/PT.DKI dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 225/Pid.Sus/2015/PN. Jkt Brt, serta prinsip- prinsip penjatuhan pidana mati. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif berbasis studi kepustakaan. Penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 192/Pid/2015/PT.DKI dianggap sebagai ketidaktepatan, karena hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sebaliknya, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN. Jkt Brt, hakim mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan menjatuhkan pidana penjara 20 tahun, dengan disertai alat bukti yang sah. Kedua putusan Pengadilan tersebut menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan primair, namun terbukti bersalah atas permufakatan jahat memproduksi narkotika golongan I lebih dari 5 gram. Mengingat terdapat ketidaktepatan dalam menjatuhkan pidana pada putusan Pengadilan Tingkat Banding. Oleh karena itu, terhadap putusan dimaksud dapat diajukan permohonan peninjauan kembali karena mengandung ketidaktepatan atau kekeliruan nyata dari hakim. Prinsip penerapan pidana mati di Indonesia berlaku untuk pelaku kejahatan berat, seperti narkotika, terorisme, korupsi, dan pelanggaran HAM, sebagai langkah terakhir dalam sistem peradilan. Penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945, karena konstitusi mengakui pembatasan hak asasi manusia untuk ketertiban dan keadilan sosial. Selain itu, ICCPR masih memperbolehkan pidana mati dengan pembatasan spesifik di negara yang belum menghapusnya.

Actions (login required)

View Item