Restianingsih, Rizky Dwi (2025) Tanggung Jawab Ahli Waris Atas Pembayaran Uang Pengganti Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Rizky Dwi Restianingsih-E1A021034-Skripsi-2025.pdf Download (281kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Rizky Dwi Restianingsih-E1A021034-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Rizky Dwi Restianingsih-E1A021034-Skripsi-2025.pdf Download (390kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Rizky Dwi Restianingsih-E1A021034-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 16 May 2026. Download (4MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Rizky Dwi Restianingsih-E1A021034-Skripsi-2025.pdf Restricted to Registered users only until 16 May 2026. Download (7MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Rizky Dwi Restianingsih-E1A021034-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 16 May 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Rizky Dwi Restianingsih-E1A021034-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Rizky Dwi Restianingsih-E1A021034-Skripsi-2025.pdf Download (542kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rizky Dwi Restianingsih-E1A021034-Skripsi-2025.pdf Download (1MB)

Abstract

Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi seringkali terhambat karena pelaku telah meninggal dunia. Pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya untuk memulihkan kerugian keuangan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab serta tanggung jawab ahli waris setelah dikabulkannya gugatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis dari sumber data sekunder dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Majelis hakim mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum pewaris karena telah memenuhi seluruh syarat dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Enam anak dan seorang istri sebagai para ahli waris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pembayaran uang pengganti korupsi dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara sesuai Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata. Para ahli waris memperoleh hak dan kewajiban pewaris termasuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.153.796.475,- akibat korupsi yang dilakukan pewaris.

Actions (login required)

View Item