PRISCILLA, Michelle (2025) Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Michelle Priscilla-E1A021237-Skripsi-2025.pdf Download (379kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Michelle Priscilla-E1A021237-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Michelle Priscilla-E1A021237-Skripsi-2025.pdf Download (175kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Michelle Priscilla-E1A021237-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 19 May 2026. Download (366kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Michelle Priscilla-E1A021237-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 19 May 2026. Download (400kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Michelle Priscilla-E1A021237-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 19 May 2026. Download (190kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Michelle Priscilla-E1A021237-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Michelle Priscilla-E1A021237-Skripsi-2025.pdf Download (175kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Michelle Priscilla-E1A021237-Skripsi-2025.pdf Download (327kB)

Abstract

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengadakan program pembangunan ibu kota baru yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Demi mempercepat pembangunan IKN serta menarik investor-investor swasta diundangkanlah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai turunan dari UU IKN. Salah satu pasal dalam Perpres menimbulkan perdebatan yakni Pasal 9 ayat (2) yang mengatur jangka waktu hak atas tanah yang dinilai melebihi batas dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta potensi permasalahan hukum terhadap hak atas tanah di kawasan IKN yang meliputi HGU, HGB, dan Hak Pakai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dari studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang telah diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Perpres No. 75 Tahun 2024 mengalami ketidaksinkronan dengan peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai pertanahan serta mengabaikan prinsip-prinsip agraria berupa asas kepastian hukum, asas perencanaan umum, dan asas pengakuan hak ulayat. Perpres ini dapat dikatakan sebagai lex specialis dari UUPA karena hanya berlaku di IKN. Tanah negara, tanah masyarakat adat, dan isu pembangunan berkelanjutan dapat menjadi potensi permasalahan hukum akibat diundangkannya Perpres ini. Maka, dibutuhkan evaluasi pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 serta pendekatan yang humanis kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item