SHABRINA, Aura Annisha (2025) Peranan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Aura Annisha Shabrina-E1A021140-Skripsi-2025.pdf Download (285kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Aura Annisha Shabrina-E1A021140-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Aura Annisha Shabrina-E1A021140-Skripsi-2025.pdf Download (278kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Aura Annisha Shabrina-E1A021140-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 21 May 2026. Download (600kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Aura Annisha Shabrina-E1A021140-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 21 May 2026. Download (746kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Aura Annisha Shabrina-E1A021140-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 21 May 2026. Download (377kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Aura Annisha Shabrina-E1A021140-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (755kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Aura Annisha Shabrina-E1A021140-Skripsi-2025.pdf Download (288kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Aura Annisha Shabrina-E1A021140-Skripsi-2025.pdf Download (320kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Aura Annisha Shabrina-E1A021140-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara yang mana jumlah perselisihan hubungan industrial nampak menjadi permasalahan yang kerap muncul, terutama perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, perselisihan PHK menjadi salah satu kasus yang dominan dibandingkan jenis perselisihan lainnya. Perselisihan PHK ini sering kali disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, kondisi keuangan perusahaan yang memburuk hingga pailit, serta tindakan efisiensi tenaga kerja yang tidak dilaporkan ke instansi terkait. Jika tidak terselesaikan melalui lembaga mediasi, kasus-kasus ini berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, yang menambah beban bagi para pekerja dan pengusaha dalam hal jarak serta biaya. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan PHK secara efektif untuk mengurangi beban pekerja dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan mediator dalam menyelesaikan perselisihan PHK di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang menggunakan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator telah berperan aktif dalam penyelesaian PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam hal ini mediator menghadapi beberapa hambatan dalam proses mediasi, meliputi hambatan yang berasal dari faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

Actions (login required)

View Item