ZAENAL, Zaenal (2017) Beleidsregel sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover _1.pdf Download (130kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan Bagian Tugas Akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (103kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab 1_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (390kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (617kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (187kB) | Preview

Abstract

Dasar pengujian keabsahan KTUN berdasarkan Pasal 53 ayat (2) undang- undang PERATUN adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan tetapi dalam kasus penerimaan CPNSD Kota Kupang, kasus kredit fiktif pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, dan kasus penetapan Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta pemilu 2014, Majelis Hakim yang mengadili kasus-kasus tersebut menyertakan beleidsregel sebagai dasar pengujian keabsahan KTUN selain peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun dalam ketiga kasus tersebut oleh hakim beleidsregel dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, timbul persoalan yaitu apakah beleidsregel dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan apakah legal reasoning digunakannya beleidsregel sebagai dasar pengujian keabsahan KTUN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa beleidsregel tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan oleh karena secara esensial keduanya berbeda dan legal reasoning digunakannya beleidsregel sebagai dasar pengujian keabsahaan KTUN adalah inherensial antara welfare state dan freies ermessen yang dengan demikian beleidsregel eksis sebagai hukum positif Indonesia melengkapi ketiadaan pengaturan dalam peraturan perundang- undangan. Diakui dan diterimanya beleidsregel sebagai hukum positif membawa serta konsekuensi terhadap tugas hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara untuk menjadikan beleidsregel sebagai dasar pengujian keabsahan KTUN selain peraturan perundang-undangan dan asas- asas umum pemerintahan yang baik merupakan keniscayaan demi kualitas putusan yang dihasilkan.

Actions (login required)

View Item