Search for collections on Repository Universitas Jenderal Soedirman

Beleidsregel sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

ZAENAL, Zaenal (2017) Beleidsregel sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover _1.pdf

Download (130kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas dan Bagian Tugas Akhir_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (457kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (103kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab 1_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (390kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (347kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (119kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (617kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (99kB)
[img]
Preview
PDF (DaftarPustaka)
Daftar Pustaka_1.pdf

Download (187kB) | Preview

Abstract

Dasar pengujian keabsahan KTUN berdasarkan Pasal 53 ayat (2) undang- undang PERATUN adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan tetapi dalam kasus penerimaan CPNSD Kota Kupang, kasus kredit fiktif pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, dan kasus penetapan Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta pemilu 2014, Majelis Hakim yang mengadili kasus-kasus tersebut menyertakan beleidsregel sebagai dasar pengujian keabsahan KTUN selain peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun dalam ketiga kasus tersebut oleh hakim beleidsregel dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, timbul persoalan yaitu apakah beleidsregel dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan apakah legal reasoning digunakannya beleidsregel sebagai dasar pengujian keabsahan KTUN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa beleidsregel tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan oleh karena secara esensial keduanya berbeda dan legal reasoning digunakannya beleidsregel sebagai dasar pengujian keabsahaan KTUN adalah inherensial antara welfare state dan freies ermessen yang dengan demikian beleidsregel eksis sebagai hukum positif Indonesia melengkapi ketiadaan pengaturan dalam peraturan perundang- undangan. Diakui dan diterimanya beleidsregel sebagai hukum positif membawa serta konsekuensi terhadap tugas hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara untuk menjadikan beleidsregel sebagai dasar pengujian keabsahan KTUN selain peraturan perundang-undangan dan asas- asas umum pemerintahan yang baik merupakan keniscayaan demi kualitas putusan yang dihasilkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17314
Uncontrolled Keywords: Beleidsregel, Dasar Pengujian, Keabsahan KTUN
Subjects: A > A52 Administrative law
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Sri Hartati
Date Deposited: 06 Nov 2018 03:11
Last Modified: 17 Dec 2019 01:42
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/339

Actions (login required)

View Item View Item