TRISNAWATI, Riska (2025) Modus Operandi Praktik Mafia Peradilan Kasus Suap dan Gratifikasi Hakim (Studi Kasus Putusan Bebas Ronald Tannur). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Riska Trisnawati-E1A021102-Skripsi-2025.pdf Download (118kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Riska Trisnawati-E1A021102-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (721kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Riska Trisnawati-E1A021102-Skripsi-2025.pdf Download (190kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Riska Trisnawati-E1A021102-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 26 May 2026. Download (321kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Riska Trisnawati-E1A021102-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 26 May 2026. Download (389kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Riska Trisnawati-E1A021102-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 26 May 2026. Download (209kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Riska Trisnawati-E1A021102-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Riska Trisnawati-E1A021102-Skripsi-2025.pdf Download (146kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Riska Trisnawati-E1A021102-Skripsi-2025.pdf Download (236kB)

Abstract

Korupsi di lingkungan peradilan, khususnya yang melibatkan praktik suap dan gratifikasi terhadap hakim, merupakan salah satu bentuk penyimpangan hukum yang mengancam prinsip keadilan dan integritas lembaga peradilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi praktik mafia hukum yang terjadi dalam proses peradilan, dengan fokus pada studi kasus putusan bebas terdakwa Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh gambaran sistematis mengenai pola-pola praktik mafia hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pola yang mengindikasikan adanya praktik mafia hukum dalam proses peradilan, antara lain manipulasi komposisi majelis hakim, keterlibatan pihak ketiga atau makelar perkara, penggunaan mata uang asing dalam transaksi tidak sah, intervensi dalam proses hukum di tingkat banding maupun kasasi, serta rekayasa putusan. Temuan ini mencerminkan adanya sistem yang memungkinkan praktik-praktik tersebut berlangsung secara terstruktur. Untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain melalui penguatan integritas hakim, penerapan sistem pengawasan independen, optimalisasi transparansi sistem peradilan guna meminimalkan celah intervensi, serta penerapan sanksi yang bersifat tegas dan transparan. Pencegahan praktik mafia hukum harus menjadi prioritas dalam pembaruan sistem peradilan pidana agar tercipta keadilan yang substansial dan akuntabel bagi seluruh warga negara.

Actions (login required)

View Item