PERTIWI, Etry Indriawati (2017) Poligami dengan Anak di Bawah Umur (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor: 50/Pdt.G/2013/Pa.Tlm). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
|
PDF (Cover)
Cover_1.pdf Download (10kB) | Preview |
|
![]() |
PDF (Legalitas)
Daftar isi_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB) |
|
|
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf Download (79kB) | Preview |
|
![]() |
PDF (BabI)
Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB) |
|
![]() |
PDF (BabII)
Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB) |
|
![]() |
PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB) |
|
![]() |
PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB) |
|
![]() |
PDF (BabV)
Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB) |
|
|
PDF (Daftarpustaka)
Daftar pustaka_1.pdf Download (10kB) | Preview |
Abstract
Asas monogami yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanPasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. dalam pertimbangan hukum, hakim menolak permohonan izin poligami karena calon isteri Pemohon tidak mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu, sehingga Peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai poligami dengan anak di bawah umurdalam Putusan Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm. Penelitian ini menggunakandata sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan. Doktrin serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian yang tersedia di perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulanbahwa poligami dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Pemohon dan Calon isteri Pemohon menyimpangi atau tidak sesuai dengan syarat alternatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Pada faktanya hakim tetap pada putusannya yaitu, menolak izin poligami karena tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2)yaitu, dalam hal adanya penyimpangan ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita sedangkan Pemohon tidak mengajukan permohonan dispensasi.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Nomor Inventaris: | E17098 |
Subjects: | C > C257 Children P > P410 Polygamy |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mr Fathu Rahman Rosyidi |
Date Deposited: | 10 Jan 2020 03:43 |
Last Modified: | 10 Jan 2020 04:13 |
URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/3401 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |