LUBIS, Sophia Lerina (2025) Diskriminasi Hak Beribadah Kelompok Minoritas Studi Kasus Penyegelan Gereja GKPS Purwakarta. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover-Sophia lerina lubis-F1D021006-Skripsi-2025.pdf Download (96kB)
	PDF (Legaliats) Legalitas-Sophia Lerina Lubis-F1D021006-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (664kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Sophia Lerina Lubis-F1D021006-Skripsi-2025.pdf Download (69kB)
	PDF (BabI) BAB-1-Sophia Lerina Lubis-F1D021006-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2026. Download (184kB)
	PDF (BabII) BAB-2-Sophia Lerina Lubis-F1D021006-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2026. Download (187kB)
	PDF (BabIII) BAB-3-Sophia Lerina Lubis-F1D021006-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2026. Download (163kB)
	PDF (BabIV) BAB-4-Sophia Lerina Lubis-F1D021006-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	PDF (BabV) BAB-5-Sophia Lerina Lubis-F1D021006-Skripsi-2025.pdf Download (68kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Sophia Lerina Lubis-F1D021006-Skripsi-2025.pdf Download (233kB)

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji penyebab pelanggaran hak kebebasan beragama serta menganalisis pengaruh politik identitas dalam kasus penyegelan Gereja GKPS Purwakarta. Peneliti menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian studi lapangan. Dalam menentukan sasaran penelitian digunakan teknik purposive sampling, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, telaah dokumen. Untuk menjamin keakuratan data, menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penyegelan Gereja GKPS Purwakarta mencerminkan ketegangan sosial yang dipicu oleh dua faktor: Pertama, belum terpenuhinya syarat administratif perizinan 90 KTP jemaat dan 60 KTP warga sesuai PMA No. 9, No. 8 Tahun 2006. Kedua, adanya penolakan dari masyarakat terhadap keberadaan Gereja GKPS Purwakarta yang berada di wilayah mayoritas Islam. Kedua faktor tersebut memunculkan tekanan sosial yang dilakukan kelompok mayoritas terhadap pemerintah untuk memberikan keputusan menyegel bangunan Gereja GKPS Purwakarta. Disisi lain, keberadaan rumah ibadah merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Seharusnya, pemerintah mampu mengayomi dan melindungi masyarakat dalam menjalankan fungsinya membina kerukunan antar umat beragama salah satunya memfasilitasi pendirian rumah ibadah.

Actions (login required)

View Item