ADITIAWAN, Wahyu Rafi (2025) Konsep Restorative Justice di Kejaksaan Republik Indonesia dan Plea Bargaining di Amerika Serikat sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-WAHYU RAFI ADITIAWAN-E1A021085-Skripsi_2025.pdf Download (240kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-WAHYU RAFI ADITIAWAN-E1A021085-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-WAHYU RAFI ADITIAWAN-E1A021085-Skripsi-2025.pdf Download (312kB)
	PDF (BabI) BAB I-WAHYU RAFI ADITIAWAN-E1A021085-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2026. Download (349kB)
	PDF (BabII) BAB II-WAHYU RAFI ADITIAWAN-E1A021085-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2026. Download (403kB)
	PDF (BabIII) BAB III-WAHYU RAFI ADITIAWAN-E1A021085-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2026. Download (326kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-WAHYU RAFI ADITIAWAN-E1A021085-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB)
	PDF (BabV) BAB V-WAHYU RAFI ADITIAWAN-E1A021085-Skripsi-2025.pdf Download (299kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-WAHYU RAFI ADITIAWAN-E1A021085-Skripsi-2025.pdf Download (322kB)

Abstract

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini mendorong perlunya alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan efisien. Konsep Restorative Justice yang diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan mekanisme Plea Bargaining yang berkembang di Amerika Serikat menawarkan solusi inovatif untuk masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap kedua model penyelesaian perkara pidana ini sekaligus mengeksplorasi potensi penerapan Plea Bargaining dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis perundang - undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sama-sama bertujuan mengurangi beban sistem peradilan, Restorative Justice dan Plea Bargaining memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental. Restorative Justice menekankan pada pendekatan kolaboratif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan hubungan sosial, sementara Plea Bargaining lebih bersifat transaksional dengan fokus pada efisiensi proses melalui negosiasi antara jaksa dan terdakwa. Studi ini juga mengidentifikasi bahwa Plea Bargaining dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia dengan beberapa penyesuaian, terutama dalam hal perlindungan hak korban dan pengawasan hakim. Pengaturan dalam RUU KUHAP Pasal 199 tentang mekanisme pengakuan bersalah telah membuka peluang untuk penerapan prinsip-prinsip Plea Bargaining. Namun, implementasinya perlu mempertimbangkan karakteristik sistem hukum Indonesia yang menganut civil law serta nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, Plea Bargaining dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana Indonesia tanpa mengabaikan prinsip keadilan substantif.

Actions (login required)

View Item