MAHENDRA, Aditya Putra (2025) Penjatuhan Pidana Pokok dan Tambahan Terhadap Anggota Perwira TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AL/V/2023). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Aditya Putra Mahendra-E1A021113-Skripsi-2025.pdf Download (522kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Aditya Putra Mahendra-E1A021113-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (715kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Aditya Putra Mahendra-E1A021113-Skripsi-2025.pdf Download (477kB)
	PDF (BabI) BAB I-Aditya Putra Mahendra-E1A021113-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2026. Download (609kB)
	PDF (BabII) BAB II-Aditya Putra Mahendra-E1A021113-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2026. Download (660kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Aditya Putra Mahendra-E1A021113-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 22 May 2026. Download (514kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Aditya Putra Mahendra-E1A021113-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (697kB)
	PDF (BabV) BAB V-Aditya Putra Mahendra-E1A021113-Skripsi-2025.pdf Download (476kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Aditya Putra Mahendra-E1A021113-Skripsi-2025.pdf Download (522kB)

Abstract

Desersi termasuk tindakan yang masuk dalam pelanggaran berat di TNI berdasarkan ketentuan Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor STR/25/2007. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran displin yang serius dan merupakan tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh prajurit TNI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pidana pokok dan pidana tambahan bagi oknum TNI yang melakukan desersi, serta penerapan asas kepentingan militer pada pemidanaan terhadap oknum TNI yang melakukan desersi dalam Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AL/V/2023. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Data yang didapat disajikan dalam bentuk teks naratif dan akan dianalisis secara normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pelaksanaan hukuman tambahan pemecatan pada Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AL/V/2023 mengambil keputusan yang subjektif, dengan mengabaikan aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018. Prinsip kepentingan militer dalam Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AL/V/2023 diterapkan secara kurang bijak, sehingga memberikan kesan bahwa prinsip ini dapat digunakan untuk melindungi terdakwa yang sudah tidak layak untuk berdinas asalkan kepentingan militer tetap ditegakkan.

Actions (login required)

View Item