Search for collections on Repository Universitas Jenderal Soedirman

Kebijakan Publik & Demokrasi : Studi Formulasi Perda No. 10 Tahun 2021 Mengenai Penyimpangan Seksual (P4S) di Kota Bogor

HANDOKO, Miselle Kristin (2025) Kebijakan Publik & Demokrasi : Studi Formulasi Perda No. 10 Tahun 2021 Mengenai Penyimpangan Seksual (P4S) di Kota Bogor. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
COVER-Miselle Kristin Handoko-F1D021046-Skripsi-2025.pdf

Download (280kB)
[img] PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Miselle Kristin Handoko-F1D021046-Skripsi-2025.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (564kB)
[img] PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Miselle Kristin Handoko-F1D021046-Skripsi-2025.pdf

Download (230kB)
[img] PDF (BabI)
BAB-I-Miselle Kristin Handoko-F1D021046-Skripsi-2025.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (249kB)
[img] PDF (BabII)
BAB-II-Miselle Kristin Handoko-F1D021046-Skripsi-2025.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (248kB)
[img] PDF (BabIII)
BAB-III-Miselle Kristin Handoko-F1D021046-Skripsi-2025.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (189kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB-IV-Miselle Kristin Handoko-F1D021046-Skripsi-2025.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (330kB)
[img] PDF (BabV)
BAB-V-Miselle Kristin Handoko-F1D021046-Skripsi-2025.pdf

Download (187kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Miselle Kristin Handoko-F1D021046-Skripsi-2025.pdf

Download (254kB)

Abstract

Artikel ini menganalisis proses formulasi Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual (P4S) di Kota Bogor sebagai cerminan kemunduran demokrasi di tingkat politik lokal. Dengan pendekatan kualitatif dan kerangka teori Model Kelompok, Model Proses, serta Teori Kemunduran Demokrasi dari Juan Linz dan Alfred Stepan, penelitian ini mengungkap bagaimana interaksi aktor politik, tekanan kelompok konservatif, dan kepentingan elektoral membentuk kebijakan diskriminatif terhadap komunitas LGBT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda ini lahir dari dominasi narasi moral-religius Front Masyarakat Peduli Bogor (FMPB) yang didukung oleh aktor politik seperti Bima Arya (Walikota Bogor) dan Atang Trisnanto (Ketua DPRD dari PKS). Proses formulasi kebijakan mengabaikan prinsip ilmiah—termasuk ketidaksesuaian dengan klasifikasi WHO (ICD-11) dan Kemenkes RI (PPDGJ III)—serta partisipasi publik, sementara implementasinya justru memperkuat stigmatisasi, kekerasan struktural, dan pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT. Temuan ini memperlihatkan praktik oligarki lokal di mana kebijakan publik menjadi alat legitimasi kekuasaan ketimbang solusi rasional, sekaligus menandai kemunduran demokrasi di Kota Bogor.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: F25243
Uncontrolled Keywords: Kebijakan Publik dan Demokrasi, LGBT, Aktor dan Institusi Politik, Kemunduran Demokrasi.
Subjects: S > S443 Social policy
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > S1 Ilmu Politik
Depositing User: Mrs. Miselle Kristin Handoko
Date Deposited: 23 May 2025 07:20
Last Modified: 23 May 2025 07:20
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/34092

Actions (login required)

View Item View Item