Sengketa Tata Usaha Negara antara Anggota Kepolisian Republik Indonesia Melawan Kapolda Sumatera Utara (Analisis Terhadap Surat Nomor Polisi Kep/271/Iii/2015 pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 78/G/2015/Ptun-Mdn)

AMSTRONG, Radot Samuel (2017) Sengketa Tata Usaha Negara antara Anggota Kepolisian Republik Indonesia Melawan Kapolda Sumatera Utara (Analisis Terhadap Surat Nomor Polisi Kep/271/Iii/2015 pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 78/G/2015/Ptun-Mdn). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (97kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
legalitas_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (555kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (89kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (270kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (347kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (120kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (431kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (92kB)
[img]
Preview
PDF (DaftarPustaka)
Daftar pustaka_1.pdf

Download (155kB) | Preview

Abstract

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan peraturan perundangundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, jika tidak akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai keabsahan KTUN, terdapat dalam Putusan PTUN Medan Nomor 78/G/2015/PTUN-MDN .Dalam hal ini Peneliti tertarik meneliti prosedur pemberhentian dariJabatan Fungsional kepolisian dan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, substansi, prosedur dan Asas-AsasUmum Pemerintahan yang Baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis Majelis Hakim berpendapat bahwa Kapolda Sumatera Utara dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dengan dilihat dari segi kewenangan, segi prosedural, dan segi substansi. Akibat hukum ditolaknya gugatan penggugat, dan menyatakan Surat Keputusan Objek Sengketa Objek sah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17212
Uncontrolled Keywords: Sengketa Tata Usaha Negara, Anggota Polri, Pengadilan Kapolda Sumatera Utara
Subjects: A > A52 Administrative law
P > P381 Police
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Anisa Sri Restanti
Date Deposited: 06 Nov 2018 03:14
Last Modified: 03 Jan 2020 08:54
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/341

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year