Zhari, Muhammad Elga (2025) Kajian Yuridis Hak Warga Negara dalam Mendapat Bantuan Konsuler Menurut Hukum Internasional (Studi tentang Putusan Mahkamah Internasional (India v. Pakistan) 2019). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-MUHAMMAD ELGA ZHARI-E1A021089-SKRIPSI-2025.pdf Download (87kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-MUHAMMAD ELGA ZHARI-E1A021089-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-MUHAMMAD ELGA ZHARI-E1A021089-SKRIPSI-2025.pdf Download (172kB)
	PDF (BabI) BAB I-MUHAMMAD ELGA ZHARI-E1A021089-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2026. Download (206kB)
	PDF (BabII) BAB II-MUHAMMAD ELGA ZHARI-E1A021089-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2026. Download (353kB)
	PDF (BabIII) BAB III-MUHAMMAD ELGA ZHARI-E1A021089-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2026. Download (81kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-MUHAMMAD ELGA ZHARI-E1A021089-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	PDF (BabV) BAB V-MUHAMMAD ELGA ZHARI-E1A021089-SKRIPSI-2025.pdf Download (128kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA--MUHAMMAD ELGA ZHARI-E1A021089-SKRIPSI-2025.pdf Download (83kB)

Abstract

Akses untuk bantuan konsuler wajib diberikan oleh negara penerima apabila terdapat warga negara dari negara pengirim yang membutuhkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Pelanggaran akses bantuan konsuler terdapat dalam kasus Kulbhushan Sudhir Jadhav, seorang warga negara India yang dijatuhi pidana mati oleh Pakistan pada 2017. Jadhav tidak diberitahu atas haknya untuk mendapatkan bantuan konsuler. India yang merasa dirugikan, mengajukan permasalahan ini ke Mahkamah Internasional pada 2017. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui pengaturan hak warga negara asing dalam mendapat bantuan konsuler menurut hukum internasional serta menganalisis penyelesaian pelanggaran hak warga negara asing dalam mendapat bantuan konsuler dalam kasus pidana mati yang diterapkan oleh Pakistan kepada Jadhav berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak warga negara asing dalam mendapat bantuan konsuler telah diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963. Negara pihak dari Konvensi dapat melakukan perjanjian internasional untuk menambah atau menegaskan ketentuan pada Konvensi Wina 1963. Mahkamah Internasional pada kasus ini, menyatakan Pakistan bersalah karena telah melanggar Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, dan c Konvensi Wina 1963. Mahkamah Internasional memutuskan Pakistan bersalah karena mengabaikan permohonan akses bantuan konsuler oleh India untuk Jadhav.

Actions (login required)

View Item