RAHMAN, M. Jiddan Alif (2025) Legal Politics in Overcoming the Problems of The Legal System of Laws and Regulations In 2019-2024 In Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1. COVER-M. Jiddan Alif Rahman-E1B021016-Skripsi-2025.pdf Download (207kB)
	PDF (Legalitas) 2. LEGALITAS-M. Jiddan Alif Rahman-E1B021016-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) 3. ABSTRAK-M. Jiddan Alif Rahman-E1B021016-Skripsi-2025.pdf Download (793kB)
	PDF (BabI) 4. BAB I-M. Jiddan Alif Rahman-E1B021016-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2026. Download (3MB)
	PDF (BabII) 5. BAB II-M. Jiddan Alif Rahman-E1B021016-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2026. Download (10MB)
	PDF (BabIII) 6. BAB III-M. Jiddan Alif Rahman-E1B021016-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 27 May 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIV) 7. BAB IV-M. Jiddan Alif Rahman-E1B021016-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)
	PDF (BabV) 8. BAB V-M. Jiddan Alif Rahman-E1B021016-Skripsi-2025.pdf Download (753kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9. DAFTAR PUSTAKA-M. Jiddan Alif Rahman-E1B021016-Skripsi-2025.pdf Download (1MB)

Abstract

Terlalu banyaknya peraturan dan tumpang tindih antar peraturan merupakan permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan permasalahan tersebut pernah menjadi topik nasional dalam debat pemilihan presiden tahun 2019 dan menjadi sorotan evaluasi Badan Pembangunan Hukum Nasional. Penelitian ini mengkaji permasalahan tersebut dengan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan data sekunder, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Naskah Akademik. Penelitian ini menemukan bahwa telah ada upaya untuk mengurangi pembentukan peraturan pada tahun 2019-2024. Akan tetapi, tahun 2024 kuantitas Undang-Undang dan Peraturan Presiden merupakan pembentukan peraturan terbanyak dalam 10 bahkan 15 tahun terakhir, sehingga berpotensi melahirkan peraturan pelaksana yang lebih banyak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa akar permasalahan tersebut adalah sistem hukum pembentukan peraturan. Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak menyentuh aspek substansial permasalahan karena tidak memperhatikan permasalahan sistem hukum pembentukannya, yaitu asas, hierarki, dan materi muatan peraturan. Perubahan Undang-Undang tersebut dari perspektif politik hukum adalah memberikan landasan normatif lembaga khusus di bidang pembentukan peraturan dan metode omnibus. Namun, keberadaan lembaga tersebut dari 2019-2024 bahkan 2025 ini tidak dibentuk yang berarti penyelesaian permasalahan ini belum tuntas

Actions (login required)

View Item