CHAIRUNNISA, Sarah (2025) Persekongkolan E-Tendering Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 25/KPPU-I/2020). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Sarah Chairunnisa-E2A022038-TESIS-2025.pdf Download (78kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Sarah Chairunnisa-E2A022038-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Sarah Chairunnisa-E2A022038-TESIS-2025.pdf Download (128kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Sarah Chairunnisa-E2A022038-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 May 2026. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Sarah Chairunnisa-E2A022038-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 May 2026. Download (3MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Sarah Chairunnisa-E2A022038-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 May 2026. Download (312kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Sarah Chairunnisa-E2A022038-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Sarah Chairunnisa-E2A022038-TESIS-2025.pdf Download (126kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Sarah Chairunnisa-E2A022038-TESIS-2025.pdf Download (314kB)

Abstract

Kesamaan metadata dan IP Address sebagai indikasi persekongkolan tender sebenarnya belum ada ketentuan undang-undang yang secara jelas mengatur tentang hal tersebut. Salah satu kasus berkaitan dengan ini terjadi dalam Putusan Majelis Komisi perkara No. 25/KPPU-I/2020. Terdapat perbedaan penafsiran antara LKPP yang menggunakan Penjelasan pasal 83 (1) huruf e Perpres No. 54/2010 dengan penafsiran dari KPPU yang berlandaskan pada Per-KPPU No. 2/2010. Selain itu, terhadap amar putusan KPPU No. 25/KPPU-I/2020 tersebut, telah diajukan keberatan di Pengadilan Niaga pada PN Surabaya hingga Kasasi. Berdasarkan putusan-putusan tersebut, terdapat perbedaan Majelis Komisi dan Majelis Hakim PN Niaga, serta MA dalam menentukan kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif berupa larangan untuk mengikuti tender. Berdasarkan permasalahn tersebut, maka tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum KPPU terhadap kesamaan metadata dan IP Address sebagai kualifikasi unsur bersekongkol E-tendering dalam Putusan Nomor 25/KPPU-I/2020, serta kewenangan KPPU dalam memberikan sanksi daftar hitam kepada peserta E-Tendering pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pedenkatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan metode analisis data normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan pertimbangan hukum KPPU terhadap kesamaan metadata dan IP Address sebagai kualifikasi unsur bersekongkol E-tendering dalam Putusan Nomor 25/KPPU-I/2020 belum mencakup UU ITE. Pembuktian bukan lagi hanya mengacu pada alat bukti tertulis, namun juga perlu diperluas dengan diakuinya bukti elektronik sesuai dengan UU ITE. Mengenai kewenangan KPPU dalam memberikan sanksi daftar hitam kepada peserta E-Tendering pengadaan barang dan jasa pemerintah, KPPU tidak memiliki kewenangan khusus untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam kepada peserta E-Tendering pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kewenangan pemberian sanksi daftar hitam tersebut menjadi wewenang PA/KPA dan LKPP, sedangkan putusan KPPU hanya berfungsi sebagai rekomendasi atau masukan bagi PA/KPA.

Actions (login required)

View Item