LATIFAH, Siti (2025) Kewenangan Menerapkan Daftar Hitam dalam Persengkokolan Tender menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 127/K/Pdt.Sus-KPPU/2023). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Siti Latifah-E2A023023-Tesis-2025.pdf Download (344kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Siti Latifah-E2A023023-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Siti Latifah-E2A023023-Tesis-2025.pdf Download (3MB)
	PDF (BabI) BAB-I-Siti Latifah-E2A023023-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 May 2026. Download (3MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Siti Latifah-E2A023023-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 May 2026. Download (3MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Siti Latifah-E2A023023-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 May 2026. Download (3MB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Siti Latifah-E2A023023-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Siti Latifah-E2A023023-Tesis-2025.pdf Download (3MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Siti Latifah-E2A023023-Tesis-2025.pdf Download (3MB)
	PDF (LAMPIRAN) LAMPIRAN-Siti Latifah-E2A023023-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pada proyek pengadaan Paket Pembangunan Revetment (dinding pantai) dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017, Majelis Komisis KPPU menemukan adanya persekongkolan tender yang melibatkan empat terlapor dan pihak Pokja 84 UPT P2BJ. KPPU menjatuhkan sanksi denda dan sanksi daftar hitam pada para terlapor. Para Terlapor mengajukan keberatan di Pengadilan Niaga Surabaya. Pengadilan Niaga memutuskan para terlapor hanya menerima sanksi denda dan tidak menerima sanksi daftar hitam. KPPU mengajukan kasasi di Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung menguatkan putusan KPPU, sehingga para terlapor mendapatkan sanksi denda dan daftar hitam. Tujuan penelitian pertama, menganalisis pihak yang berwenang menetapkan daftar hitam pada putusan Mahkamah Agung No. 127 K/Pdt.Sus-KPPU/2023 menurut hukum normatif di Indonesia dan menganalisis pertimbangan hakim pada sengketa persekongkolan tender pada putusan Mahkamah Agung No. 127 /K/Pdt.Sus-KPPU/2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Spesifikasi penelitian yaitu penelitian preskriptif dengan data sekunder serta pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan pengolahan melalui langkah klasifikasi dan sistematisasi dan analisis menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian pertama, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU mendapat kewenangan atribusi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kewenangan yang dalam menerapkan Sanksi daftar hitam dijelaskan dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah menjadi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yaitu oleh PA/KPA atas usulan PPK. Adapun kewenangan KPPU dalam memberi sanksi administratif berupa sanksi denda dan perintah menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Hasil penelitian kedua, Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung No 127/K/Pdt.Sus-KPPU/2023 dalam memutuskan perkara menggunakan yurisprudensi Mahkamah Nomor 893K/Pdt.Su-KPPU/2020. Pihak yang berwenang menerapkan daftar hitam adalah PA/KPA atas usulan dari PPK. Pengadilan tidak secara langsung memutus sanksi daftar hitam, namun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat menjadi dasar bagi LKPP untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Agar sanksi daftar hitam lebih efektif diharapkan KPPU dapat berkoordinasi dengan PPK untuk mengajukan nama pelaku usaha yang terbukti melanggar untuk disampaikan pada PA/KPA. Selain itu KPPU diharapkan konsisten dalam memberi sanksi dan tidak melampaui kewenangan yang telah diatur dalam Undang-undang Persaingan Usaha.

Actions (login required)

View Item