SURYADEWI, Dwiyoga (2016) Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Baturraden. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-DWIYOGA SURYADEWI NIM C1G014086 -2016.pdf Download (605kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-DWIYOGA SURYADEWI NIM C1G014086 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-DWIYOGA SURYADEWI NIM C1G014086 -2016.pdf Download (722kB)
	PDF (BabI) BAB I-DWIYOGA SURYADEWI NIM C1G014086 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 3 June 2026. Download (860kB)
	PDF (BabII) BAB II-DWIYOGA SURYADEWI NIM C1G014086 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 3 June 2026. Download (948kB)
	PDF (BabIII) BAB III-DWIYOGA SURYADEWI NIM C1G014086 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 3 June 2026. Download (653kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-DWIYOGA SURYADEWI NIM C1G014086 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-DWIYOGA SURYADEWI NIM C1G014086 -2016.pdf Download (616kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-DWIYOGA SURYADEWI NIM C1G014086 -2016.pdf Download (715kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-DWIYOGA SURYADEWI NIM C1G014086 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (45MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian terkait evaluasi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2015 pada desa di wilayah kecamatan Baturraden. Penelitian ini berjudul “EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014 PADA DESA-DESA DI WILAYAH KECAMATAN BATURRADEN”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di lapangan dan membandingkan dengan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mewawancarai kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa dan observasi dokumen pendukung pada desa di wilayah kecamatan Baturraden. Hasil analisis data menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan asas transparan dan partisipatif berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan penerapan asas transparan belum dilaksanakan sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 sedangkan asas akuntabel dan partisipatif sudah dilaksanakan sesuai Permendagri 113 Tahun 2014. Kemudian untuk tahap pertanggungjawaban penerapan asas transparan, akuntabel dan partisipatif pada tahap pertanggungjawaban belum sesuai Permendagri 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil tersebut, implikasi penelitian ini adalah mengaktifkan penggunaan website desa dan update data pada papan informasi di kantor desa dalam rangka menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan; memasang papan informasi dilokasi pembangunan bagi desa yang belum melaksanakan; mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengawasan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa; lebih memberdayakan BPD dalam melaksanakan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; menyusun laporan keuangan beserta lampirannya sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bagi desa yang belum menyusun; melaksanakan bimbingan teknis guna meningkatkan dan menyeragamkan kompetensi aparat desa dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sesuai Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa khususnya lampiran Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa; dan bagi pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk melaksanakan pendampingan dalam proses inventarisasi aset desa dan penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Actions (login required)

View Item