ALVINA, Dhea Tahta (2025) Analisis dan Tinjauan Realisasi Anggaran Program Sub-Bidang Kesehatan (Stunting) Tahun 2023 Desa X Berdasarkan Perspektif Sistem Ekonomi Islam. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Dhea Tahta Alvina-C2D022004-Tesis-2025.pdf Download (246kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Dhea Tahta Alvina-C2D022004-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Dhea Tahta Alvina-C2D022004-Tesis-2025.pdf Download (929kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Dhea Tahta Alvina-C2D022004-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 10 June 2026. Download (583kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Dhea Tahta Alvina-C2D022004-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 10 June 2026. Download (489kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Dhea Tahta Alvina-C2D022004-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 10 June 2026. Download (352kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Dhea Tahta Alvina-C2D022004-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (859kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Dhea Tahta Alvina-C2D022004-Tesis-2025.pdf Download (325kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Dhea Tahta Alvina-C2D022004-Tesis-2025.pdf Download (315kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Dhea Tahta Alvina-C2D022004-Tesis-2025.pdf Download (840kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan objek penelitian realisasi anggaran stunting pada Desa X ditinjau dari sistem ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan meninjau capaian realisasi anggaran kemudian ditarik ke dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip anggaran secara umum sejalan dengan nilai-nilai di dalam enterprise theory, namun enterprise theory masih bersifat umum maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid sehingga membentuk sharia enterprise theory yang sejalan dengan prinsip sistem ekonomi Islam. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim yang cukup banyak dan (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) KNEKS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatur ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sehingga analisis realisasi anggaran ditarik ke dalam sistem ekonomi Islam perlu dilakukan di Indonesia salah satunya sebagai upaya pertanggungjawaban sesama manusia dan di hadapan Allah Swt. Selain itu Indonesia sering dikaitkan dengan angka kemiskinan. Kemiskinan yang ada memunculkan permasalahan-permasalahan, salah satunya stunting. Upaya pemerintah dalam mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 melalui program stunting di tingkat daerah salah satunya di Desa X yang ada di Kabupaten Wonosobo. Pemerintah dalam mengupayakan serta menangani permasalahan stunting difokuskan pada penyaluran anggaran gizi. Salah satunya yaitu Kabupaten Wonosobo yang mendapatkan dana insentif pusat sebesar Rp13 miliar sebagai apresiasi karena dinilai sukses menurunkan angka stunting. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil survei status gizi Indonesia bahwa Kabupaten Wonosobo tidak menunjukkan kesuksesan dalam menurunkan angka stunting tahun 2023. Selain itu anggaran stunting banyak yang tidak tepat sasaran serta belum transparan dalam pengalokasian anggaran. Penelitian ini dilakukan melalui prosedur analisis dokumen dari realisasi pada laporan sistem keuangan desa dengan realisasi di lapangan berdasarkan hasil wawancara. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis dan dipilih data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Validasi yang digunakan yaitu triangulasi teknik serta triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat serta membangun individu dalam menanamkan pertanggungjawaban sesama manusia dan kepada Allah Swt. Peninjauan menggunakan sistem ekonomi Islam merupakan salah satu upaya mengetahui capaian realisasi anggaran stunting di Desa X telah menerapkan prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap manusia dan Allah Swt. Adapun poin temuan pada penelitian menghasilkan enam poin temuan yang dibahas dan dianalisis. 1.) Pada poin proses perencanaan program yang sudah dijalankan sudah sesuai prosedur penganggaran sehingga menggambarkan akan prinsip keadilan, amar makruf nahi munkar, tauhid, dan pertanggungjawaban, yang sesuai dengan prinsip sistem ekonomi Islam. 2.) Pada poin penyusunan program yang direncanakan tidak teridentifikasi dengan jelas program yang akan dijalankan sehingga merusak prinsip sistem ekonomi Islam yaitu keadilan, pertanggungjawaban, tauhid, karena ketidakjelasan menyusun program anggaran berpotensi menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai prinsip Islam. 3.) Pada poin anggaran untuk fasilitas kesehatan sudah menggunakan anggaran tersebut tepat pada penggunaanya, sehingga sangat sesuai dengan prinsip Islam yaitu keadilan, pertanggungjawaban, amar makruf nahi munkar, dan tauhid. 4.) Pada poin transparansi dalam alokasi anggaran masih belum sepenuhnya transparan karena keterkaitan dengan rincian anggaran tidak diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan program stunting yang akan dijalankan, sehingga prinsip Islam keadilan, pertanggungjawaban, dan tauhid belum sepenuhnya dijalankan. 5.) Poin pelaporan dan evaluasi di Desa X juga belum dijalankan sepenuhnya sehingga memicu terjadinya penyalahgunaan anggaran, dengan ini prinsip pertanggungjawaban dan keadilan berdasarkan prinsip ekonomi Islam belum sepenuhnya diterapkan. 6.) Pada poin yang terakhir yaitu realisasi anggaran di Desa X terjadi perbedaan antara realisasi di laporan sistem keuangan desa dengan realisasi di lapangan yang menyebabkan akan dugaan-dugaan penyalahgunaan anggaran, senjangan anggaran, mark up realisasi, dan pemborosan anggaran, sehingga prinsip sistem ekonomi Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam merealisasikan anggaran stunting di Desa X. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien berperan penting dalam keberhasilan ketepatan realisasi anggaran yang akan berpengaruh pada penurunan angka stunting. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan pembengkakan biaya, ketidaktepatan sasaran anggaran, dan penyalahgunaan anggaran sehingga penurunan angka stunting sulit untuk diatasi. Oleh karena itu perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran yang akan berpengaruh pada tujuan anggaran.

Actions (login required)

View Item