TAESIRURIJKI, Taesirurijki (2016) Sanksi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 03/Pid.sus.Anak/2014/PN Pwt). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-TAESIRURIJKI -E1A111053 -2016.pdf Download (555kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-TAESIRURIJKI -E1A111053 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (824kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-TAESIRURIJKI -E1A111053 -2016.pdf Download (543kB)
	PDF (BabI) BAB I-TAESIRURIJKI -E1A111053 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 24 June 2026. Download (749kB)
	PDF (BabII) BAB II-TAESIRURIJKI -E1A111053 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 24 June 2026. Download (890kB)
	PDF (BabIII) BAB III-TAESIRURIJKI -E1A111053 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 24 June 2026. Download (609kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-TAESIRURIJKI -E1A111053 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (949kB)
	PDF (BabV) BAB V-TAESIRURIJKI -E1A111053 -2016.pdf Download (605kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-TAESIRURIJKI -E1A111053 -2016.pdf Download (528kB)

Abstract

Penegakan hukum merupakan proses mempertahankan dan menegakan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Siapapun dapat melakukan pelanggaran dan kejahatan tergantung kehendak yang ada dalam diri orang tersebut. Walaupun seorang melakukan tindak pidana, belum tentu bersalah sebelum ada putusan yang sah bahwa terdakwa terbukti bersalah berdasarkan alatalat bukti yang sah. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang dapat dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Proses penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat berbeda dari pada orang dewasa karena dilihat dari karakteristiknya yang berbeda. Walaupun perbuatan yang dilakukan oleh anak kadangkala sama dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan harus sama. Hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan berat ringannya sanksi dengan tetap memperhatikan kepentingan anak yaitu demi pertumbuhan dan perkembangan anak. sanksi yanng dijatuhkan kepada anak tidak boleh menurunkan harkat martabat anak. Pemberian sanksi harus tetap menghargai hak-hak anak, agar anak yang berkonflik dengan hukum menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali ke masyarakat. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara anak perlu pendekatan keadilan restoratif, bertujuan untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Actions (login required)

View Item