AGARIONA, Zicco (2016) Tinjauan Yuridis terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Oleh PT. BRI Cabang Balikpapan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3141 K/Pdt/2014). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Zicco Agariona NIM EIA111091-2016.pdf Download (610kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Zicco Agariona NIM EIA111091-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (869kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Zicco Agariona NIM EIA111091-2016.pdf Download (690kB)
	PDF (BabI) BAB I-Zicco Agariona NIM EIA111091-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 25 June 2026. Download (697kB)
	PDF (BabII) BAB II-Zicco Agariona NIM EIA111091-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 25 June 2026. Download (852kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Zicco Agariona NIM EIA111091-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 25 June 2026. Download (686kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Zicco Agariona NIM EIA111091-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (875kB)
	PDF (BabV) BAB V-Zicco Agariona NIM EIA111091-2016.pdf Download (601kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Zicco Agariona NIM EIA111091-2016.pdf Download (686kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Oleh PT. BRI Cabang Balikpapan”(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3141 K/Pdt/2014). Tujuan penelitian adalah : 1. Untuk menganalisis apakah alasan permohonan pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Mansyur selaku debitur mempunyai alas hak yang sah. 2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum dan putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3141 K/Pdt/2014 telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa : 1. Alasan Debitur mengajukan keberatan atas dilakukannya eksekusi Hak Tanggungan tidak mempunyai dasar hukum yang sah, karena Kreditur dalam melakukan eksekusi obyek hak tanggungan telah sesuai dengan Pasal 6 UUHT, yaitu : a) debiturnya wanprestasi, b) dilakukan melalui pelelangan umum yaitu KPKNL. 2. Dasar pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tidak sesuai dengan teori hukum jaminan kebendaan, sedangkan dasar pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda serta Mahkamah Agung sesuai dengan teori hukum jaminan kebendaan khususnya hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT.

Actions (login required)

View Item