BUANA, Sulaeman Angrengku (2025) Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Jual Beli Rumah dan Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 24/Pdt.G/2023/PN.Bbu). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Sulaeman Angrengku Buana-E1A021096-Skripsi-2025.pdf Download (164kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Sulaeman Angrengku Buana-E1A021096-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	PDF (ABSTRAK) ABSTRAK-Sulaeman Angrengku Buana-E1A021096-Skripsi-2025.pdf Download (166kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Sulaeman Angrengku Buana-E1A021096-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (333kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Sulaeman Angrengku Buana-E1A021096-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (457kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Sulaeman Angrengku Buana-E1A021096-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (177kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Sulaeman Angrengku Buana-E1A021096-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Sulaeman Angrengku Buana-E1A021096-Skripsi-2025.pdf Download (165kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Sulaeman Angrengku Buana-E1A021096-Skripsi-2025.pdf Download (167kB)

Abstract

Tanah sering menjadi objek sengketa, terutama dalam kasus jual beli tanpa alas hak yang merugikan pemilik sah, seperti dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN.Bbu terkait jual beli tanah dan bangunan tanpa izin pemilik sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konsep. Data sekunder dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif serta disajikan dalam teks naratif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan jual beli rumah dan tanah dalam hukum positif Indonesia serta penerapan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan KUH Perdata. Hasil menunjukkan bahwa jual beli pada umumnya diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata dengan memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Mengenai jual beli hak atas tanah dan rumah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 yang mensyaratkan peralihan hak milik dilakukan di hadapan PPAT sebagai pejabat berwenang dan mengenai rumah yang ada diatasnya sekaligus disepakati dihadapan PPAT. Majelis Hakim mengabulkan gugatan ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUH Perdata karena perbuatan melawan hukum yakni melanggar hak subjektif orang lain yakni jual beli tanpa izin dari Pemilik (Penggugat) yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menempati rumahnya, adanya kesalahan yaitu dengan sengaja menjual rumah dan tanah Penggugat padahal hanya boleh menempati saja, adanya kerugian berupa Penggugat tidak dapat menempati rumahnya, dan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan Tergugat melakukan Jual Beli tanpa izin Penggugat. Dengan demikian, gugatan ganti kerugian yang dikabulkan adalah hanya untuk meninggalkan obyek sengketa.

Actions (login required)

View Item