KHOERUROH, Siti (2016) Upaya Hukum Banding terhadap Gugatan Citizen Lawsuit yang Dikabulkan dalam Sengketa Jaminan Sosial (Studi terhadap Putusan Nomor 278/Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Pst Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 404/Pdt/2012/Pt.Dki). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-SITI KHOERUROH -E1A012122 -2016.pdf Download (622kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-SITI KHOERUROH -E1A012122 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-SITI KHOERUROH -E1A012122 -2016.pdf Download (706kB)
	PDF (BabI) BAB I-SITI KHOERUROH -E1A012122 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (810kB)
	PDF (BabII) BAB II-SITI KHOERUROH -E1A012122 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (885kB)
	PDF (BabIII) BAB III-SITI KHOERUROH -E1A012122 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (694kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-SITI KHOERUROH -E1A012122 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-SITI KHOERUROH -E1A012122 -2016.pdf Download (605kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-SITI KHOERUROH -E1A012122 -2016.pdf Download (625kB)

Abstract

Citizen lawsuit merupakan gugatan yang diajukan oleh warga negara mewakili kepentingan umum, menggugat pemerintah yang melanggar UndangUndang atau gagal mengimplementasi amanat Undang-Undang. Citizen lawsuit belum diatur dalam sistim peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga muncul masalah dalam penerapan mekanisme penyelesaiannya. Citizen lawsuit yang sedang hangat diperbincangkan ialah gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah, karena telah lalai melaksanakan kewajibannya sesuai amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kelalaian tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan termasuk dalam kompetensinya, sedangkan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa badan peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima upaya banding pemerintah terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta mengetahui akibat hukum dikabulkannya upaya banding tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian secara deskriptif analitis dengan mendeskripsikan dan menganalisis data sekunder dikaitkan dengan teori-teori hukum. Hasil penelitian ini menujukan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima upaya banding dari pemerintah berdasarkan pada ketentuan pasal 5 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang pada intinya menegaskan bahwa kewenangan legislatif dan eksekutif diperoleh atas amanat Undang-Undang dan bukan menjadi kewenangan badan peradilan umum untuk memerintahkan kepada kedua lembaga negara tersebut agar membentuk Undang-Undang. Akibat hukum diterimanya upaya banding tersebut ialah selama para pihak menerima putusan Pengadilan Tinggi dan tidak ada upaya hukum lagi, maka putusan Nomor 404/PDT/2012/PT.DKI berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Actions (login required)

View Item