KARISMA, Ismia (2016) Perbedaan Penentuan Elemen Final Keputusan Tata Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER--ISMIA KARISMA-E1A012162-2016.pdf Download (602kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS--ISMIA KARISMA-E1A012162-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (890kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK--ISMIA KARISMA-E1A012162-2016.pdf Download (773kB)
	PDF (BabI) BAB I-ISMIA KARISMA-E1A012162-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (774kB)
	PDF (BabII) BAB II--ISMIA KARISMA-E1A012162-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III--ISMIA KARISMA-E1A012162-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (620kB)
	PDF (BabIV) BAB IV--ISMIA KARISMA-E1A012162-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (985kB)
	PDF (BabV) BAB V--ISMIA KARISMA-E1A012162-2016.pdf Download (613kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA--ISMIA KARISMA-E1A012162-2016.pdf Download (722kB)

Abstract

Penelitian ini akan menguraikan kriteria untuk menentukan elemen final suatu keputusan tata usaha negara ditinjau dari dasar hukum diterbitkannya keputusan tersebut. Sumber hukum penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 23/G/2013/PTUN.Yk dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G/2013/PTUN.Sby. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria elemen final keputusan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara tidak perlu persetujuan instansi lain atau instansi atasan dan karenanya menimbulkan akibat hukum. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 23/G/2013/PTUN.Yk dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G/2013/PTUN.Sby terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim mengenai penentuan elemen final. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 23/G/2013/PTUN.Yk adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan mendasarkan pada dasar hukum diterbitkannya keputusan, surat keputusan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan telah menimbulka akibat hukum, maka keputusan objek sengketa bersifat final. Sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G/2013/PTUN.Sby sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan mendasarkan dasar hukum dikeluarkannya keputusan tersebut, surat keputusan objek sengketa telah bersifat final.

Actions (login required)

View Item