AGUSTINA, Inanda (2016) Penolakan Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Status Tersangka (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-INANDA AGUSTINA-E1A011101 -2016.pdf Download (620kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-INANDA AGUSTINA-E1A011101 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (793kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-INANDA AGUSTINA-E1A011101 -2016.pdf Download (698kB)
	PDF (BabI) BAB I-INANDA AGUSTINA-E1A011101 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (747kB)
	PDF (BabII) BAB II-INANDA AGUSTINA-E1A011101 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (818kB)
	PDF (BabIII) BAB III-INANDA AGUSTINA-E1A011101 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (605kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-INANDA AGUSTINA-E1A011101 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (965kB)
	PDF (BabV) BAB V-INANDA AGUSTINA-E1A011101 -2016.pdf Download (601kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-INANDA AGUSTINA-E1A011101 -2016.pdf Download (633kB)

Abstract

Praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara limitatif mengenai penetapan tersangka, namun sesuai dengan perkembangan hukum di dalam masyarakat, materi tentang penetapan tersangka seseorang masuk dalam yuridiksi praperadilan. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Pra./2015/PN.Jak.Sel. Dalam Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt, pemohon mengajukan praperadilan sehubungan dengan penetapan status tersangka pada dirinya oleh termohon yang menurutnya tidak mempunyai alasan hukum yang sah dan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka mengenai tindak pidana yang dipersangkakan pada pemohon. Peneliti mengambil judul “Penolakan Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Status Tersangka (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan praperadilan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan praperadilan tersebut. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan metode analisa data menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan studi putusan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Kristanto dalam menolak permohonan praperadilan Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt adalah berdasarkan Pasal 1 butir 10, Pasal 77, dan Pasal 95 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kewenang praperadilan diatur secara jelas dan tegas yang mana tidak menyebutkan mengenai penetapan tersangka. Tahapantahapan yang dilakukan oleh termohon yakni Polres Banyumas sudah sah dan sesuai dengan hukum. Bukti permulaan yang diajukan oleh termohon sudah cukup untuk menjadi landasan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Akibat yang ditimbulkan dari penolakan permohonan praperadilan tersebut adalah status tersangka terhadap Mukti adalah sah secara hukum dan proses pemeriksaan pokok perkara terhadap kasus penyimpangan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Mukti Ali akan berlanjut pada tahap penuntutan (P21).

Actions (login required)

View Item