NUGROHO, Nurul Adi (2016) Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Laboratorium Terpadu Unsoed Tahun 2010 (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-NURUL ADI NUGROHO -E1A011015-2016.pdf Download (929kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-NURUL ADI NUGROHO -E1A011015-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) abstrak-NURUL ADI NUGROHO -E1A011015-2016.pdf Download (945kB)
	PDF (BabI) BAB I-NURUL ADI NUGROHO -E1A011015-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2026. Download (947kB)
	PDF (BabII) BAB II-NURUL ADI NUGROHO -E1A011015-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-NURUL ADI NUGROHO -E1A011015-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 3 July 2026. Download (934kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-NURUL ADI NUGROHO -E1A011015-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-NURUL ADI NUGROHO -E1A011015-2016.pdf Download (929kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-NURUL ADI NUGROHO -E1A011015-2016.pdf Download (928kB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi tergolong ke dalam kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat akut dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Pembuktian dalam hal ini memiliki peranan yang penting untuk mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi. Jika membahas pembuktian hal yang harus diperhatikan ialah terkait kesesuaian alat bukti. Peneliti mengambil judul “Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Laboratorium Terpadu Unsoed Tahun 2010 (Tinjuan Yuridis Putusan Nomor: 126/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam menerima proposal dapat diformulasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg dan kesesuaian alat bukti dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg dengan Pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian adalah Preskriptif. Metode pengumpulan data dengan inventarisasi peraturan undang-undang dan metode analisa data menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan studi putusan dapat disimpulkan bahwa: pembuktian dalam pidana korupsi dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu dengan minimum pembuktian menggunakan macam alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 serta dijelaskan dalam Pasal 185 KUHAP tentang keterangan saksi, Pasal 186 tentang keterangan ahli, dan Pasal 189 tentang keterangan terdakwa, serta mendasarkan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg yaitu : 1) Pertimbangan Yuridis (Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan Pasal 183 KUHAP, alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan didasarkan pada barang-barang bukti yang memiliki hubungan terhadap perkara ini yang diajukan dalam persidangan, 2) Pertimbangan Non Yuridis (Hal-hal yang memberatkan : Sifat dari tindak pidana korupsi sebagai “extra ordinary crime”, yang dampaknya merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian Negara dan juga perekonomian masyarakat, Perbuatan terdakwa sangat tercela dimata masyarakat karena menyalahgunakan nama keagamaan untuk kepentingan pribadinya dan hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan pemerintah dan hal-hal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dipidana; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Actions (login required)

View Item