OKTAVIANI, Hevi Dwi (2016) Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Studi terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor : 490K/TUN/2015). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-HEVI DWI OKTAVIANI-E1A112015 -2016.pdf Download (794kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-HEVI DWI OKTAVIANI-E1A112015 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (972kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-HEVI DWI OKTAVIANI-E1A112015 -2016.pdf Download (617kB)
	PDF (BabI) BAB I-HEVI DWI OKTAVIANI-E1A112015 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 7 July 2026. Download (719kB)
	PDF (BabII) BAB II-HEVI DWI OKTAVIANI-E1A112015 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 7 July 2026. Download (772kB)
	PDF (BabIII) BAB III-HEVI DWI OKTAVIANI-E1A112015 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 7 July 2026. Download (531kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-HEVI DWI OKTAVIANI-E1A112015 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (898kB)
	PDF (BabV) BAB V-HEVI DWI OKTAVIANI-E1A112015 -2016.pdf Download (527kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-HEVI DWI OKTAVIANI-E1A112015 -2016.pdf Download (523kB)

Abstract

Kewenangan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi topik dalam skripsi ini adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tentang kepengurusan partai politik. Untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan akan memutus sengketa tersebut dalam suatu putusan. Dalam suatu putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berisi argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 62/G/2015/PTUN-JKT, Putusan Nomor: 162/B/2015/PT.TUNJKT dan Putusan Nomor : 490K/TUN/2015 dan akibat hukum dari Putusan tingkat kasasi tersebut terhadap eksistensi kepengurusan Partai Golkar. Dalam rangka menjawab hal tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan disusun dengan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil pembahasan yaitu PTUN menyatakan Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Asas Kepastian Hukum, pada PTTUN menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan sengketa ini bukan menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan pada tingkat kasasi Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan. Seharusnya Keputusan Objek Sengketa tetap sah karena Menteri Hukum dan HAM hanya memiliki kewenangan administratif dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, terdapat kekosongan kepengurusan Partai Golkar pasca dikeluarkannya Putusan Nomor : 490K/TUN/2015.

Actions (login required)

View Item