AKBAR, Nikita Mikail (2016) Kewenangan Pelimpahan Perkara Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepada Kejaksaan Agung (Studi Kasus Komjen Budi Gunawan). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Cover)
COVER-NIKITA MIKAIL AKBAR-E1A011110-2016.pdf Download (630kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-NIKITA MIKAIL AKBAR-E1A011110-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-NIKITA MIKAIL AKBAR-E1A011110-2016.pdf Download (825kB) |
|
PDF (BabI)
BAB I-NIKITA MIKAIL AKBAR-E1A011110-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 8 July 2026. Download (787kB) |
|
PDF (BabII)
BAB II-NIKITA MIKAIL AKBAR-E1A011110-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 8 July 2026. Download (889kB) |
|
PDF (BabIII)
BAB III-NIKITA MIKAIL AKBAR-E1A011110-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 8 August 2026. Download (634kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB IV-NIKITA MIKAIL AKBAR-E1A011110-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
PDF (BabV)
BAB V-NIKITA MIKAIL AKBAR-E1A011110-2016.pdf Download (633kB) |
Abstract
Kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dimiliki oleh 3 instansi penegak hukum di Indonesia, yaitu Polisi Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan adanya multiplikasi sistem penyidikan ini maka diperlukan aturan yang mengatur bagaimana ketiga lembaga tersebut dapat saling berkoordinasi dan bekerjasama guna terciptanya sistem penyidikan yang integral. Hubungan antara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kejaksaan agung dalam melakukan pelimpahan perkara korupsi Berdasarkan kasus yang terjadi dalam pelimpahan perkara dugaan tindak pidana korupsi Komjen Budi Gunawan, KPK melakukan pelimpahan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung setelah permohonan Praperadilan Komjen Budi Gunawan dikabulkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi, yang menyebabkan KPK tidak memiliki kewenangan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan. Pelimpahan perkara yang sudah dalam tahap penyidikan dilakukan KPK kepada Kejaksaan Agung menuai banyak protes sebab tindakan tersebut tidak memiliki dasar Hukum
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | E16100 |
| Uncontrolled Keywords: | Pelimpahan Perkara, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung |
| Subjects: | W > W123 White collar crimes |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Endah Yuni Astuti |
| Date Deposited: | 08 Jul 2025 01:02 |
| Last Modified: | 08 Jul 2025 01:02 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/34737 |
Actions (login required)
 |
View Item |