RAHMAN, Yogie (2016) Penegakan Hukum Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Majalengka. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-YOGIE RAHMAN-E1A011124-2016.pdf Download (622kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-YOGIE RAHMAN-E1A011124-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-YOGIE RAHMAN-E1A011124-2016.pdf Download (675kB)
	PDF (BabI) BAB I-YOGIE RAHMAN-E1A011124-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 8 July 2026. Download (839kB)
	PDF (BabII) BAB II-YOGIE RAHMAN-E1A011124-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 8 July 2026. Download (848kB)
	PDF (BabIII) BAB III-YOGIE RAHMAN-E1A011124-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 8 July 2026. Download (614kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-YOGIE RAHMAN-E1A011124-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-YOGIE RAHMAN-E1A011124-2016.pdf Download (604kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-YOGIE RAHMAN-E1A011124-2016.pdf Download (663kB)

Abstract

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam menjalankan bentuk usaha/kegiatannya usaha pariwisata memerlukan izin dalam pelaksanaannya. Untuk terciptanya ketertiban kegiatan usaha pariwisata maka perlu ditetapkan pengaturan, penyelenggaraan, berikut penegakan hukumnya. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penegakan hukum izin usaha pariwisata dan membahas mengenai apa saja hambatan-hambatannya dalam penegakan hukum izin usaha pariwisata di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Lokasi penelitian ini di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka. Jenis data menggunakan Data Sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa penegakan hukum izin usaha pariwisata di Kabupaten Majalengka dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal melalui pengawasan administrasi berupa pemberian izin usaha pariwisata. Penerapan sanksi dilakukan terhadap pelanggaran penyelenggaraan izin usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, penyegelan atau penutupan sementara usaha serta pembongkaran tempat usaha/kegiatan dan sanksi pidana berupa kurungan dan denda sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan . Hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum izin usaha pariwisata seperti pengawasan adalah kurangnya jumlah tenaga pengawasan di lapangan mengakibatkan kurangnya dilakukan pengawasan secara keseluruhan serta keterbatasan anggaran dan peran serta masyarakat dalam membantu penegakan dalam pelanggaran izin usaha pariwisata masih kurang dilakukan.

Actions (login required)

View Item