DAMAYANTI, Reza (2016) Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Pembatalan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penutupan Pendidikan Anak Usia Dini Yayasan Jakarta Internasional School (Studi Terhadap Putusan Nomor 143/G/2014/PTUN-JKT). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-REZA DAMAYANTI E1A011121 -2016.pdf Download (631kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-REZA DAMAYANTI E1A011121 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-REZA DAMAYANTI E1A011121 -2016.pdf Download (640kB)
	PDF (BabI) BAB I-REZA DAMAYANTI E1A011121 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 9 July 2026. Download (697kB)
	PDF (BabII) BAB II-REZA DAMAYANTI E1A011121 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 9 July 2026. Download (759kB)
	PDF (BabIII) BAB III-REZA DAMAYANTI E1A011121 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 9 July 2026. Download (529kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-REZA DAMAYANTI E1A011121 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (788kB)
	PDF (BabV) BAB V-REZA DAMAYANTI E1A011121 -2016.pdf Download (522kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-REZA DAMAYANTI E1A011121 -2016.pdf Download (587kB)

Abstract

Konsep keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, salah satu tolok ukur adalah wewenang, atau harus dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Pokok permasalahan yang terjadi adalah apabila suatu KTUN tidak sesuai dengan konsep keabsahan suatu KTUN, hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi yuridis dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dan sebagai tolok ukur untuk menguji keabsahan suatu kewenangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu sengketa Tata Usaha Negara yang mempersoalkan mengenai pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, terdapat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 143/G/2014/PTUNJKT. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dimaksud, yakni dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan metode pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan, yaitu kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembatalkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24/MPK.B/2014 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Actions (login required)

View Item