AZWENDI, Aditya Nur (2016) Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Perizinan Retribusi Minimarket (Studi Kasus Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Di Kota Tegal tentang Retribusi Perizinan Tertentu). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Aditya Nur Azwendi-E1A010086-2016.pdf Download (618kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Aditya Nur Azwendi-E1A010086-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Aditya Nur Azwendi-E1A010086-2016.pdf Download (838kB)
	PDF (BabI) BAB I-Aditya Nur Azwendi-E1A010086-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 11 July 2026. Download (761kB)
	PDF (BabII) BAB II-Aditya Nur Azwendi-E1A010086-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 11 July 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Aditya Nur Azwendi-E1A010086-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 11 July 2026. Download (668kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Aditya Nur Azwendi-E1A010086-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (974kB)
	PDF (BabV) BAB V-Aditya Nur Azwendi-E1A010086-2016.pdf Download (634kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Aditya Nur Azwendi-E1A010086-2016.pdf Download (745kB)

Abstract

Pelanggaran yang dilakukan manusia dengan sanksi pidana tidaklah sulit dalam penerapannya, namun apabila yang melakukan korporasi seperti minimarket melakukan pelanggaran dengan sanksi pidana dalam penerapanya merupakan hal yang kompleks tentang bagaimana pertanggungjawabanya dan siapa yang bertanggungjawab atas tindakan korporasi tersebut. Dalam operasi yustisi di Kota Tegal terdapat sebuah Minimarket yang melakukan pelanggaran perizinan retribusi pada tahun 2012 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal tahun 2012 dengan sanksi berupa pidana, kasus tersebut ternyata sampai ke pengadilan yang termasuk tindak pidana ringan. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan umsur-unsur tindak pidana pelanggaran retribusi perizinan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Kota Tegal, dalam perkara Nomor 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl. serta mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelanggaran retribusi perizinan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Kota Tegal, dalam perkara Nomor 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundangundanga, buku-buku, literatur, dokumen, hasil penelitian terdahulu, situs-situs di internet serta putusan Pengadilan Negeri Kota Tegal No. 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl. Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : Penerapan unsur-unsur tindak pidana pelanggaran retribusi perizinan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Kota Tegal, dalam perkara Nomor 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl.,telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar antara fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur yuridis tindak pidana pelanggaran retribusi perizinan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam penerapan unsurunsur tindak pidana ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatanya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tegal pada putusan perkara Nomor 34/PID.TPR/2012/PN.Tgl., dalam menjatuhkan putusan pidana telah mempertimbangkan halhal berdasarkan ketentuan pembuktian dan alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu : tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Actions (login required)

View Item