HOGANTARA, Yodha Dhia (2016) Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekalongan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Yodha Dhia Hogantara-E1A111012 -2016.pdf Download (605kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Yodha Dhia Hogantara-E1A111012 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (935kB)
	PDF (Abstrak) abstrak-Yodha Dhia Hogantara-E1A111012 -2016.pdf Download (609kB)
	PDF (BabI) BAB I-Yodha Dhia Hogantara-E1A111012 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 11 July 2026. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-Yodha Dhia Hogantara-E1A111012 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 11 July 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Yodha Dhia Hogantara-E1A111012 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 11 July 2026. Download (662kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Yodha Dhia Hogantara-E1A111012 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-Yodha Dhia Hogantara-E1A111012 -2016.pdf Download (653kB)

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Semakin besar PAD suatu daerah maka dapat mengurangi akan ketergantungan kepada pemerintah pusat. Salah satu kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah adalah dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Darah dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah. Kota Pekalongan yang telah melakukan pengelolaan PBB-P2 sejak tahun 2013. Dalam pelaksanaan pengelolaan terkait pemungutan, di Kota Pekalongan menunjukkan masih adanya permasalahan-permasalahan sehingga menyebabkan terhambatnya target penerimaan PBB-P2 pada tahuntahun awal peralihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pekalongan .Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, sedangkan sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Fokus pada penelitian ini yaitu Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 berhasil dalam peningkatan yang signifikan terhadap pemasukan pajak daerah di Kota Pekalongan meskipun dalam proses pemungutan PBB-P2 masih terdapat kebijakan yang belum di terapkan sepenuhnya baik kebijakan yang dibuat oleh Daerah dan kebijakan yang dibuat oleh Walikota Pekalongan.

Actions (login required)

View Item