ALY, Pradana Naufal (2025) Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Tanah ke Keluarga Studi Putusan No 21/Pid.B/2021/PN Kdl. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_E1A020217_PRADANA NAUFAL ALY.pdf Download (165kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_E1A020217_PRADANA NAUFAL ALY (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_E1A020217_PRADANA NAUFAL ALY.pdf Download (159kB)
	PDF (BabI) BAB I_E1A020217_PRADANA NAUFAL ALY.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	PDF (BabII) BAB II_E1A020217_PRADANA NAUFAL ALY.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB)
	PDF (BabIII) BAB III_E1A020217_PRADANA NAUFAL ALY.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	PDF (BabIV) BAB IV_E1A020217_PRADANA NAUFAL ALY.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
	PDF (BabV) BAB V_E1A020217_PRADANA NAUFAL ALY.pdf Download (137kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFPUS_E1A020217_PRADANA NAUFAL ALY.pdf Download (205kB)

Abstract

Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara sukarela dari pihak pemberi kepada penerima hibah selama pihak pemberi masih hidup. Hibah menjadi salah satu instrumen hukum yang sah untuk memberikan kepemilikan tanah, termasuk dalam lingkup keluarga. Namun, agar hibah tersebut sah secara hukum, diperlukan pemenuhan syarat formil dan materiil sesuai peraturan perundang- undangan, seperti pembuatan akta hibah oleh PPAT dan pendaftaran ke Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian dan keabsahan proses Hibah tanah ke Keluarga sesuai Peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perkara Putusan No. 21/Pid.B/2021/PN Kdl. Dalam kasus tersebut, ditemukan adanya pemalsuan tanda tangan pihak pemberi hibah yang digunakan untuk mengalihkan hak atas tanah secara tidak sah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan dalam KUH Perdata, UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, PP No. 18 Tahun 2021, serta KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 263 KUHP dan menyebabkan hibah menjadi tidak sah serta merugikan pihak lain. Hakim menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa. Penelitian ini menegaskan pentingnya keabsahan administratif dan substansi hukum dalam peralihan hak atas tanah agar tidak menimbulkan sengketa dan kerugian hukum di kemudian hari. Kata kunci: Hibah Tanah, Peralihan Hak, Pemalsuan Tanda Tangan.

Actions (login required)

View Item