ZALFA, Inggrid Zakiah (2016) Implementasi Perjanjian Internasional di Indonesia (Studi Mengenai Penggunaan Teori Inkorporasi pada Piagam ASEAN). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-INGGRID ZAKIAH ZALFA-E1A012145-2016.pdf Download (534kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-INGGRID ZAKIAH ZALFA-E1A012145-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-INGGRID ZAKIAH ZALFA-E1A012145-2016.pdf Download (603kB)
	PDF (BabI) BAB I-INGGRID ZAKIAH ZALFA-E1A012145-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 17 July 2026. Download (650kB)
	PDF (BabII) BAB II-INGGRID ZAKIAH ZALFA-E1A012145-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 17 July 2026. Download (827kB)
	PDF (BabIII) BAB III-INGGRID ZAKIAH ZALFA-E1A012145-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 17 July 2026. Download (532kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-INGGRID ZAKIAH ZALFA-E1A012145-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (880kB)
	PDF (BabV) BAB V-INGGRID ZAKIAH ZALFA-E1A012145-2016.pdf Download (519kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-INGGRID ZAKIAH ZALFA-E1A012145-2016.pdf Download (613kB)

Abstract

Perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan negaranegara lain menghadapi masalah mengenai penerapannya dalam sistem hukum nasional. Mahkamah Konstitusi pernah menangani kasus yang berkaitan dengan interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional. Salah satu kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi adalah permohonan hak uji materiil yang dilakukan oleh beberapa LSM di Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nation. Kasus tersebut menimbulkan pertanyaan, dikarenakan UU No. 38 Tahun 2008 hanyalah merupakan bentuk formal dari persetujuan DPR agar pemerintah melakukan ratifikasi Piagam ASEAN dalam taraf internasional, bukan merupakan undang-undang yang membahas lebih lanjut mengenai Piagam ASEAN. Penelitiaan ini dilakukan untuk mengetahui mengenai implementasi perjanjian internasional di Indonesia dalam hal penggunaan teori inkorporasi dalam Putusan MK mengenai Piagam ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap asas dan doktrin hukum. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa UU No. 38 Tahun 2008 merupakan inkorporasi dari Piagam ASEAN dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam piagam ASEAN. Penggunaan teori inkorporasi pada Piagam ASEAN dapat diterapkan pada pasal-pasal selain Pasal 1 ayat (5) Piagam ASEAN, dan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan Hak dan Kewajiban warga negara sebagai subjek hukum nasional, misalnya pada Pasal 3 mengenai status hukum ASEAN, Pasal 4 mengenai keanggotaan ASEAN, Pasal 6 mengenai penerimaan anggota baru ASEAN, Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 mengenai Badan-Badan ASEAN, dan ketentuan lainnya dalam Piagam ASEAN.

Actions (login required)

View Item