JACKSON, Hendry (2017) Tinjauan Yuridis terhadap Parate Eksekusi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet (Studi terhadap Putusan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel.). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (6kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (10kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (26kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB)
Preview	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (17kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel dengan mengambil permasalahan : pertama bagaimanakah penerapan lembaga parate eksekusi sebagai upaya penyelesaian kredit macet dalam Putusan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel dan kedua apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kreditur untuk melakukan eksekusi berdasarkan parate eksekusi. Adapun tujuan penelitian adalah : pertama untuk mengetahui penerapan lembaga parate eksekusi sebagai upaya penyelesaian kredit macet dalam Putusan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel. dan kedua untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kreditur untuk melakukan eksekusi berdasarkan parate eksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsepsional dan pendekatan analisis. Selanjutnya dilakukan analisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa : pelaksanaan parate eksekusi dalam Putusan Pengadilan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel., tidak memerlukan surat penetapan (fiat ) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Parate eksekusi merupakan penjualan tanpa adanya campur tangan Pengadilan, penjualan yang tidak melalui prosedur penyitaan lebih dulu dan karena tanpa melibatkan juru sita dan tanpa perantaraan atau ijin Hakim itulah maka dikatakan ada sarana eksekusi yang siap ditangan (paraat ). Selanjutnya agar dapat melakukan eksekusi berdasarkan parate eksekusi terdapat dua syarat, yaitu : kreditur dapat menyerahkan sertifikat tanah asli atas objek Hak Tanggungan dan debitur telah berada dalam keadaan wanprestasi.

Actions (login required)

View Item