FATHURRAHMAN, Muhammad Irfan (2017) Tindak Pidana Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PN.SGI). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (66kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Lembar pengesahan.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (71kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (177kB) | Preview

Abstract

Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan.Di Indonesia sendiri sudahada Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana di dalam penegakan hukumnya Undang Undang ini yang menjadi acuan dasar di dalam pengenaan sanksi kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur yang terbukti dalam tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan pada putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.SGI., serta perlindungan hukum terhadap anak korban pembujukan untuk melakukan persetubuhan. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu Metode Pendekatan Hukum Normatif, spesifikasi penelitian deskriptif, Pendekatan Masalah yang digunakan meliputi pendekatan Undang-Undang, dan Pendekatan Normatif Kualitatif. Secara umum unsur tindak pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PN.SGI telah terpenuhi yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja,dan unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban pada perkara dengan Putusan Nomor14/PID.SUS/2016/PN.SGI ialah upaya rehabilitasi,upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli dan pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Sehingga terakdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Actions (login required)

View Item