AULIA, Wildan Nur (2016) Tinjauan Juridis Penolakan Kepala Perwakilan Diplomatik Negara Pengirim oleh Negara Penerima (Studi Kasus Penolakan Calon Duta Besar Indonesia oleh Brazil Tahun 2015). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-WILDAN NUR AULIA-E1A011006-2016.pdf Download (616kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-WILDAN NUR AULIA-E1A011006-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (867kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-WILDAN NUR AULIA-E1A011006-2016.pdf Download (603kB)
	PDF (BabI) BAB I-WILDAN NUR AULIA-E1A011006-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 1 August 2026. Download (737kB)
	PDF (BabII) BAB II-WILDAN NUR AULIA-E1A011006-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 1 August 2026. Download (952kB)
	PDF (BabIII) BAB III-WILDAN NUR AULIA-E1A011006-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 1 August 2026. Download (612kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-WILDAN NUR AULIA-E1A011006-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (892kB)
	PDF (BabV) BAB V-WILDAN NUR AULIA-E1A011006-2016.pdf Download (604kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-WILDAN NUR AULIA-E1A011006-2016.pdf Download (724kB)

Abstract

Negara yang akan mengirimkan perwakilannya sudah harus terlebih dahulu meminta persetujuan resmi dari negara penerima mengenai calon kepala perwakilan diplomatik dan stafnya (Pasal 4 ayat 1 Konvensi Wina 1961) dalam hubungan diplomatik. Setelah itu akan diadakan upacara serah terima surat kepercayaan di negara penerima. Pada Februari 2015, calon Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Brazil yang sudah disetujui oleh Brazil ternyata tidak diperkenankan mengikuti upacara serah terima surat kepercayaan sehingga berakibat kekosongan sementara jabatan kepala perwakilan diplomatik Indonesia di Brazil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mengenai penolakan kepala perwakilan diplomatik menurut hukum internasional, dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari kasus penolakan kepala perwakilan diplomatik negara pengirim yang dilakukan oleh negara penerima. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif analitis, sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan, diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis, dan metode analisis data normatif kualitatif. Penolakan yang dilakukan oleh Brazil tersebut dapat dibenarkan menurut hukum internasional, karena pada dasarnya setiap negara berhak untuk menolak perwakilan asing di negaranya setiap saat dan tanpa harus mencari dasar alasannya (Pasal 4 ayat 1 Konvensi Wina 1961), dan setiap saat tanpa harus menjelaskan alasannya negara penerima dapat menyatakan seseorang sebagai persona non grata atau not acceptable (Pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina 1961). Penolakan calon Dubes Indonesia untuk Brazil tersebut berakibat pada berakhirnya hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik calon Dubes Toto Riyanto pada suatu periode yang layak atau sampai ia meninggalkan negara Brazil (Pasal 39 ayat 2 Konvensi Wina 1961), termasuk pada saat transit di negara ketiga dalam perjalanannya kembali ke Indonesia (Pasal 40 Konvensi Wina 1961). Akibat lainnya yaitu kekosongan sementara pejabat perwakilan diplomatik Indonesia di Brazil sampai diterima kembali calon Dubes Toto Riyanto pada November 2015

Actions (login required)

View Item