PRAKOSO, Singgih Arief (2016) Peranan Otopsi Forensik dalam Putusan Bebas terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 226/PID.SUS/2011/PN.Kds). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-SINGGIH ARIEF PRAKOSO-E1A012348-2016.pdf Download (604kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-SINGGIH ARIEF PRAKOSO-E1A012348-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (999kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-SINGGIH ARIEF PRAKOSO-E1A012348-2016.pdf Download (608kB)
	PDF (BabI) BAB I-SINGGIH ARIEF PRAKOSO-E1A012348-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 1 August 2026. Download (756kB)
	PDF (BabII) BAB II-SINGGIH ARIEF PRAKOSO-E1A012348-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 August 2026. Download (937kB)
	PDF (BabIII) BAB III-SINGGIH ARIEF PRAKOSO-E1A012348-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 1 August 2026. Download (618kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-SINGGIH ARIEF PRAKOSO-E1A012348-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (965kB)
	PDF (BabV) BAB V-SINGGIH ARIEF PRAKOSO-E1A012348-2016.pdf Download (607kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-SINGGIH ARIEF PRAKOSO-E1A012348-2016.pdf Download (703kB)

Abstract

Seiring berkembangnya ilmu, kasus-kasus tindak pidana yang terjadi semakin beragam, sehingga proses menentukan kebenaran materiil terhambat karena mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan alat bukti. Dengan adanya Pasal 120, 133 dan 180 KUHAP penyidik maupun hakim dapat meminta bantuan kepada ahli. Salah satunya mengenai pemeriksaan Otopsi atau bedah mayat guna kepentingan peradilan. Seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 226/Pid.Sus/2011/PN.Kds terdapat Visum Et Repertum Nomor 4228/MPA3b/VII/ yang menyatakan bahwa korban didiagnosa cedera otak berat dan tidak ditemukan memar atau luka pada korban serta tidak dicantumkan kesimpulan karena tidak dilakukannya otopsi atau bedah mayat padahal dengan dilakukannya otopsi dapat diketahui sebab kematian secara pasti. Peranan otopsi forensik diatur dalam Pasal 134 KUHAP, Pasal 222 KUHP, Pasal 3 dan Pasal 6 Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 226/Pid.Sus/2011/PN.Kds, dimana hakim memutus terdakwa anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP). Hakim memutus berdasarkan alat bukti keterangan saksi, Visum Et Repertum, dan keterangan terdakwa.

Actions (login required)

View Item