F., RR. Maharanny (2016) Tinjauan Yuridis Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-RR. MAHARANNY F.- E1A012349 -2016.pdf Download (651kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-RR. MAHARANNY F.- E1A012349 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (861kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-RR. MAHARANNY F.- E1A012349 -2016.pdf Download (625kB)
	PDF (BabI) BAB I-RR. MAHARANNY F.- E1A012349 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2026. Download (767kB)
	PDF (BabII) BAB II-RR. MAHARANNY F.- E1A012349 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2026. Download (907kB)
	PDF (BabIII) BAB III-RR. MAHARANNY F.- E1A012349 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2026. Download (611kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-RR. MAHARANNY F.- E1A012349 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (896kB)
	PDF (BabV) BAB V-RR. MAHARANNY F.- E1A012349 -2016.pdf Download (605kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-RR. MAHARANNY F.- E1A012349 -2016.pdf Download (799kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-RR. MAHARANNY F.- E1A012349 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)

Abstract

Indonesia adalah Negara Kesatuan. Hal ini menghadirkan suatu konsep yang disebut Otonomi Daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah di Indonesia maka ada beberapa kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. Salah satu kewenangan tersebut dalam hal pelaksanaan administrasi kepegawaian di daerah. Badan yang bertugas melaksanakan administrasi kepegawaian di daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Daerah bukan lagi badan yang kedudukannya ditegaskan seperti dalam Undang-Undang sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini berjudul, Tinjauan Yuridis Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dari segi-segi hukum dan kaidah-kaidah hukum yang ada serta yang berlaku dalam masyarakat, untuk mengetahui apakah hukum yang digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Jenderal Soedirman dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Banyumas. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan Badan kepegawaian Daerah (BKD) tidak diatur di dalam struktur kepegawaian sebagaimana dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan salah satu unit kerja, instansi yang dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan sekaligus dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai urusan di bidang kepegawaian daerah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah, sehingga kedudukan badan dalam penyelenggaraan otonomi daerah merupakan lembaga otonom atau badan yang didesentralisasikan.

Actions (login required)

View Item