UTAMI, Wiji Nurfi (2025) Urgensi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kepariwisataan Yang Berbasis Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Kebumen. Masters thesis, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

	PDF (Cover) COVER - WIJI NURFI UTAMI-E2AO23049-TESIS-2025.pdf Download (183kB)
	PDF (Legalitas) PENGESAHAN - WIJI NURFI UTAMI-E2AO23049-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK- WIJI NURFI UTAMI-E2AO23049-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	PDF (BabI) BAB I - WIJI NURFI UTAMI-E2AO23049-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 11 August 2026. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II - WIJI NURFI UTAMI-E2AO23049-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 11 August 2026. Download (415kB)
	PDF (BabIII) BAB III - WIJI NURFI UTAMI-E2AO23049-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 11 August 2026. Download (299kB)
	PDF (BabIV) BAB IV - WIJI NURFI UTAMI-E2AO23049-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (549kB)
	PDF (BabV) BAB V - WIJI NURFI UTAMI-E2AO23049-TESIS-2025.pdf Download (193kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA - WIJI NURFI UTAMI-E2AO23049-TESIS-2025.pdf Download (321kB)

Abstract

Sektor pariwisata saat ini sedang dikembangkan secara luas di berbagai belahan dunia sebagai sarana peningkatan ekonomi nasional karena dapat memberikan manfaat langsung bagi masing-masing negara. Peran strategis pariwisata tercermin dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara makro pada level negara maupun secara mikro bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata. DPRD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat wajib menjalankan fungsi legislasi secara optimal untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan mendukung tercapainya pembangunan yang berkualitas di tingkat daerah. Fungsi legislasi ini harus diposisikan sebagai peran utama dan strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda sebagai sarana yuridis dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perhatian terhadap nilai-nilai HAM tidak hanya mengacu pada peraturan tertentu, melainkan seluruh produk hukum daerah, termasuk di bidang kepariwisataan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder tersebut, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data adalah metode studi kepustakaan, dokumenter, serta wawancara, yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Metode analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah metode normatif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi fungsi legislasi DPRD dalam proses pembentukan Perda yang berbasis HAM di bidang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen menjadi sangat penting karena kebijakan yang dihasilkan harus memastikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal, termasuk akses yang adil terhadap sumber daya wisata dan pelestarian budaya lokal. Lebih lanjut, materi muatan HAM dalam proses pembentukan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah menerapkan beberapa prinsip HAM, yang mencakup prinsip non-diskriminasi, aksesibilitas, partisipasi publik, serta perlindungan terhadap dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan.

Actions (login required)

View Item