CAHYANI, Syafira Regita (2025) Perlindungan Hukum bagi Narapidana dalam Pengajuan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Syafira Regita Cahyani-E1A021188-Skripsi-2025.pdf Download (91kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Syafira Regita Cahyani-E1A021188-Skripsi-2025 (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Syafira Regita Cahyani-E1A021188-Skripsi-2025.pdf Download (246kB)
	PDF (BabI) BAB I-Syafira Regita Cahyani-E1A021188-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 15 August 2026. Download (376kB)
	PDF (BabII) BAB II-Syafira Regita Cahyani-E1A021188-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 15 August 2026. Download (370kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Syafira Regita Cahyani-E1A021188-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 15 August 2026. Download (252kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Syafira Regita Cahyani-E1A021188-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (649kB)
	PDF (BabV) BAB V-Syafira Regita Cahyani-E1A021188-Skripsi-2025.pdf Download (203kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Syafira Regita Cahyani-E1A021188-Skripsi-2025.pdf Download (215kB)

Abstract

Salah satu aspek krusial dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah perlindungan hukum bagi narapidana, khususnya dalam pengajuan remisi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Remisi merupakan bentuk penghargaan negara berupa pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat tertentu. Pemberian remisi dalam praktiknya seringkali menghadapi berbagai kendala administratif maupun perilaku indisipliner narapidana. Terbitnya Permenkumham No. 7 Tahun 2022 membawa perubahan signifikan terhadap ketentuan teknis pemberian remisi, terutama bagi narapidana kasus berat seperti narkotika, terorisme, dan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi narapidana dalam pengajuan remisi setelah perubahan regulasi melalui Permenkumham No. 7 Tahun 2022, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi baik oleh narapidana maupun petugas, dan merumuskan solusi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan khususnya di Lapas Kelas II A Purwokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian remisi secara umum telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan mekanisme pengajuan yang jelas dan prosedural. Berdasarkan implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti pelanggaran tata tertib oleh narapidana, termasuk pelanggaran berat berupa perkelahian dan penyelundupan ponsel atau obat-obatan terlarang ke dalam sel, yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat remisi. Selain itu, kelebihan kapasitas penghuni sebanyak 551 narapidana dari kapasitas maksimum 488 orang turut berdampak pada efektivitas pembinaan. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan dalam optimalisasi remisi sebagai wujud perlindungan hukum yang adil dan proporsional.

Actions (login required)

View Item