WIJAYA, SYALSYABILA (2025) Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Poligami (Studi Perbandingan Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2023/PA.Smdg). Skripsi thesis, Universitas Jendral Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_SYALSYABILA AMELIA WIJAYA_E1A021066_Skripsi_2025.pdf Download (219kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_SYALSYABILA AMELIA WIJAYA_E1A021066_Skripsi_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_SYALSYABILA AMELIA WIJAYA_E1A021066_Skripsi_2025.pdf Download (500kB)
	PDF (BabI) BAB I_SYALSYABILA AMELIA WIJAYA_E1A021066_Skripsi_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	PDF (BabII) BAB II_SYALSYABILA AMELIA WIJAYA_E1A021066_Skripsi_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	PDF (BabIII) BAB III_SYALSYABILA AMELIA WIJAYA_E1A021066_Skripsi_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	PDF (BabIV) BAB IV_SYALSYABILA AMELIA WIJAYA_E1A021066_Skripsi_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	PDF (BabV) BAB V_SYALSYABILA AMELIA WIJAYA_E1A021066_Skripsi_2025.pdf Download (555kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_SYALSYABILA AMELIA WIJAYA_E1A021066_Skripsi_2025.pdf Download (143kB)

Abstract

Pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila syarat sahnya suatu perkawinan tidak terpenuhi, termasuk dalam hal poligami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena poligami dalam Putusan PA Cibinong dan Putusan PA Sumedang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, kasus dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan karena poligami antara Putusan PA Cibinong dan Putusan PA Sumedang Majelis Hakim memutus berbeda. Dalam Putusan PA Cibinong, permohonan dikabulkan karena perkawinan kedua dianggap bertentangan sebab tidak adanya izin dari istri pertama. Sementara, dalam Putusan PA Sumedang, permohonan ditolak karena perkawinan pertama tidak tercatat secara resmi (perkawinan siri). Mejelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan harus sah menurut agama dan negara. Hal ini menimbulkan akibat hukum terhadap status perkawinan para pihak. Dalam Putusan PA Cibinong, perkawinan para Termohon dinyatakan batal demi hukum dan status para pihak kembali seperti semula yaitu Termohon I tetap sebagai suami dari pemohon, sedangkan Termohon II berstatus belum menikah. Sementara, dalam Putusan PA Sumedang, perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dinyatakan sah karena tidak terbukti adanya poligami yang bertentangan dengan hukum.

Actions (login required)

View Item