ISNAENI, Nurlaeli (2025) Legal Protection Of Business Enterprises Of PT. Oto Multiartha Based On Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection (Study Of Decision Number 118/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Kwg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Nurlaeli Isnaeni-E1B019035-Skripsi-2025.pdf Download (29kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Nurlaeli Isnaeni-E1B019035-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Nurlaeli Isnaeni-E1B019035-Skripsi-2025.pdf Download (121kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Nurlaeli Isnaeni-E1B019035-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 21 August 2026. Download (233kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Nurlaeli Isnaeni-E1B019035-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 21 August 2026. Download (233kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Nurlaeli Isnaeni-E1B019035-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 21 August 2026. Download (78kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Nurlaeli Isnaeni-E1B019035-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Nurlaeli Isnaeni-E1B019035-Skripsi-2025.pdf Download (68kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Nurlaeli Isnaeni-E1B019035-Skripsi-2025.pdf Download (136kB)

Abstract

PT. Oto Multiartha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Sewa Guna Usaha (Leasing), Anjak Piutang, dan Pembiayaan Konsumen. Dua fokus utama dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji hubungan hukum antara pelaku usaha PT. Oto Multiartha dan konsumen lembaga pembiayaan dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap konsumen yang tidak membayar hutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mengenai perlindungan terhadap Pelaku Usaha dimana konsumen tidak membayar hutang angsuran, hal tersebut telah melanggar hak dari pelaku usaha yaitu menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) tidak memberikan kepastian hukum yang tepat, yang mana pada putusannya, memutuskan bahwa dengan meninggalnya debitur, berakhir juga kewajiban pembayaran pelunasan hutangnya, serta dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak pernah disepakati penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK).

Actions (login required)

View Item