KURNIAWAN, Abyan (2017) Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013-2018 (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 24/G/2013/PTUN.YK). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover.pdf Download (163kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Lembar pengesahan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak.pdf Download (251kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	PDF (BabII) Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)
	PDF (BabIII) Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	PDF (BabIV) Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (569kB)
	PDF (BabV) Bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	PDF (Daftarpustaka) Daftar Pustaka.pdf Download (235kB)

Abstract

Keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jikakeputusan tata usaha negara bertentangan dengan tolok ukur tersebut, maka akibatnya keputusan tata usaha negara tersebut dapat dinyatakan batal ataudinyatakan tidak sah. Salah satu kasus pembatalan keputusan tata usaha negaraterdapat dalam putusan PTUN YogyakartaNomor24/G/2013/PTUN.YK yangmenjadi bahan penelitian dalam skripsi ini untuk menganalisis keabsahan surat keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik. Analisis juga dilakukan terhadap prosedur seleksi anggota KPU Kabupaten Kulon Progo periode 2013-2018 yang menjadi awal mula munculnya surat keputusan objek sengketa. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini dalam rangka menganalisis permasalahan yuridis yang timbul adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus yang ada. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan metode intepretasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa diterbitkannya surat keputusan objek sengketa oleh Tergugattelah bertentangan dengan peraturan perundang-undang ditinjau dari aspekprosedur dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas kecermatan,sehingga surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal dan menimbulkan akibat hukum berupa batalnya penerimaan salah satu calon anggota KPU Kabupaten Kulon Progo periode 2013-2018, selain itu KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan proses validasi persyaratan administrasi dan uji kelayakan terhadap calon anggota yang berada diperingkat berikutnya.

Actions (login required)

View Item