AFLINDA, Desi (2017) Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Tindak Pidana Penggelapan (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Pwt). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (25kB) | Preview
	PDF (Legalitas) legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (50kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (14kB) | Preview

Abstract

Seseorang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tertentu, tidak menyerahkan seluruh uang hasil penjualan kepada perusahaan yang diterimanya dari pembeli yang memang telah dipercayakan kepadanya, karena ada hubungan kerja, tanpa seijin dari perusahaan uang tersebut dipergunakannya untuk diri sendiri, melakukan tindakan pemilikan uang tanpa hak oleh karenanya dipersalahkan melakukan penggelapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Perkara No. : 88/Pid.B/2016/PN.Pwt. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian deskriptif analisis, Sumber Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan serta Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Putusan Perkara No. : 88/Pid.B/2016/PN.Pwt Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Putusan Perkara No. : 88/Pid.B/2016/PN.Pwt, telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) ini, selama persidangan berlangsung, tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Perkara No. : 88/Pid.B/2016/PN.Pwt, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1) Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP, dan terhadap alat bukti sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah memenuhi syarat minimal alat bukti yaitu berupa : keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, 2) Pertimbangan sosiologis terhadap terdakwa, pertimbangan non yuridis yang melekat pada diri pelaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu : telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Actions (login required)

View Item