AMALIA, Shofa (2017) Tinjauan Yuridis tentang Kasus Pengusiran Pencari Suaka di Australia pada Tahun 2014 menurut Hukum Internasional. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (106kB) | Preview
	PDF (Legalitas) legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (810kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (148kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (182kB) | Preview

Abstract

Pengusiran pencari suaka di Australia yang dilakukan oleh Pemerintah Australia pada awal tahun 2014 merupakan hal yang tidak manusiawi. PBB telah mengeluarkan ketentuan tentang hak asasi manusia yang mengatur tentang pencari suaka. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan Australia yang telah melakukan pengusiran pencari suaka pada tahun 2014 menurut hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang selanjutnya dari data tersebut diinventarisasi dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Analisa yang digunakan adalah normatif kualitatif. Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 merupakan acuan para pihak yang meratifikasi konvensi ini dalam membuat aturan-aturan lebih lanjut mengenai cara-cara menangani masalah pencari suaka. Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendirikan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Organisasi ini memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) lahir dan juga menjadi acuan para pihak yang meratifikasi deklarasi ini dalam membuat aturan-aturan lebih lanjut mengenai cara menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia dengan menghasilkan banyak aturan hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam kasus pengusiran pencari suaka di Australia tersebut, Australia melakukan tindakan pengusiran pencari suaka dengan kekerasan, telah melanggar HAM yang diatur dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang sewenang-wenang. Australia juga melanggar Pasal 33 ayat (1) Konvensi Status Pengungsi dan Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan tentang prinsip nonrefoulement. Dampak pengusiran tersebut Bagi Indonesia terletak Di bidang keimigrasian dengan bertambahnya kepadatan penduduk yang akan merugikan warga negara Indonesia dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Tindakan pengusiran Australia juga berdampak pada Selandia Baru jika Australia tetap mengandalkan Selandia Baru yang dapat menampung pencari suaka dari Australia, maka akan terjadinya kesenjangan hubungan antara kedua negara karena tidak terjadinya kerja sama dalam memberikan suaka yang menjadi kewajiban bersama negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Sanksi atas tindakan Australia tersebut telah dilaporkan ke pengadilan nasional maupun pengadilan internasional. Pengadilan Tinggi Australia telah memutus terkait laporan atas tindakan pengusiran oleh pemerintah Australia, namun surat tuntutan yang diajukan kepada ICC tidak dapat dikabulkan karena menurut Statuta Roma 1998, jangkauan yuridiksi ICC bersifat komplementer atau pelengkap dari pengadilan nasional setiap negara.

Actions (login required)

View Item