LARASATI, Mutia (2017) Implementasi Peradilan Koneksitas dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2478/Pid.B/Kon/2006/PN.JakSel). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (34kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Daftar isi_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (68kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (109kB) | Preview

Abstract

Dalam rangka menjunjung tinggi penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana undang-undang membedakan antara golongan orang sipil dengan militer. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika suatu perbuatan pidana dilakukan oleh militer secara bersama-sama dengan masyarakat sipil, yang dalam perkembangannya disebut perkara koneksitas. Perkara korupsi yang terjadi di Indonesia yang melibatkan pihak militer dan sipil yang telah diputus oleh Pengadilan Koneksitas adalah Perkara Korupsi Tabungan Wajib TNI dengan tersangka dari Militer yakni Kolonel NDS, dan dari pihak sipil SKdan DBG yang merugikan negara Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penanganan perkara pidana korupsi melalui peradilan koneksitas di Indonesia dan untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana koneksitas dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang sipil dan orang militer dalam Putusan Nomor 2478/Pid.B/Kon/2006/PN.JakSel. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer, selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk studi kepustakaan. Analisa yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penanganan perkara koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi Peyalahgunaan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD sebagian telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP) dan para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Actions (login required)

View Item