BAITI, Aqmarina Khusnul (2025) Penetapan Status Perampasan Barang Bukti Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Aqmarina Khusnul Baiti-E2A023009-Tesis-2025.pdf Download (189kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Aqmarina Khusnul Baiti-E2A023009-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Aqmarina Khusnul Baiti-E2A023009-Tesis-2025.pdf Download (304kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Aqmarina Khusnul Baiti-E2A023009-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2026. Download (2MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Aqmarina Khusnul Baiti-E2A023009-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Aqmarina Khusnul Baiti-E2A023009-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2026. Download (558kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Aqmarina Khusnul Baiti-E2A023009-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Aqmarina Khusnul Baiti-E2A023009-Tesis-2025.pdf Download (318kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Aqmarina Khusnul Baiti-E2A023009-Tesis-2025.pdf Download (551kB)

Abstract

Pengaturan mengenai status perampasan terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkotika telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan “dirampas untuk negara”. Namun, pada praktiknya banyak hakim yang menetapkan status perampasan terhadap barang bukti pada tindak pidana narkotika agar “dirampas untuk dimusnahkan”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penentuan status barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkotika serta menganalisis tepat tidaknya terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkotika hakim menetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Jenis penelitian dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa penentuan status barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkotika adalah dimulai dari kepolisian dengan melakukan penyitaan terhadap barang bukti kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diajukan ke pengadilan. Di persidangan hakim akan memeriksa barang bukti untuk menilai keabsahan dan kekuatan barang bukti sebagai dasar bagi hakim untuk menetapkan status barang bukti dalam putusan. Berdasarkan teori kebebasan hakim dan penafsiran hukum sistematis, dalam menentukan status barang bukti yang disita pada tindak pidana narkotika hakim dapat mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena dualisme pengaturan tersebut saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Hal tersebut dilakukan untuk tercapainya suatu putusan yang adil dan bermanfaat. Penetapan status perampasan oleh hakim terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkotika agar dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan teori kebebasan hakim dan teori tujuan hukum adalah penetapan yang tepat apabila barang bukti dalam tindak pidana narkotika tersebut jumlahnya sedikit sehingga dapat merugikan negara karena jika dilakukan lelang dengan peserta yang tentunya terbatas dan sudah memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maka harga jual barang tersebut akan lebih rendah dari biaya pelaksanaan lelang. Namun Apabila barang bukti dalam tindak pidana narkotika jumlahnya banyak dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara maka lebih tepat ditetapkan dirampas untuk negara karena terjaminnya ketersediaan narkotika dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat akan mempermudah perusahaan farmasi untuk mendapatkan narkotika guna pelayanan kesehatan dan juga mempermudah lembaga yang berwenang seperti BNN, Bea Cukai dan Kepolisian untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelatihan dan ketrampilan.

Actions (login required)

View Item