FAUZI, Muhammad Bagas Zulfikar (2025) Tanggung Jawab Hukum Okupasi Terapis sebagai Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Muhammad Bagas Zulfikar Fauzi-E1A021153-Skripsi-2025.pdf Download (91kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Muhammad Bagas Zulfikar Fauzi-E1A021153-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (566kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Muhammad Bagas Zulfikar Fauzi-E1A021153-Skripsi-2025.pdf Download (259kB)
	PDF (BabI) BAB I-Muhammad Bagas Zulfikar Fauzi-E1A021153-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2026. Download (408kB)
	PDF (BabII) BAB II-Muhammad Bagas Zulfikar Fauzi-E1A021153-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2026. Download (409kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Muhammad Bagas Zulfikar Fauzi-E1A021153-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2026. Download (337kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Muhammad Bagas Zulfikar Fauzi-E1A021153-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	PDF (BabV) BAB V-Muhammad Bagas Zulfikar Fauzi-E1A021153-Skripsi-2025.pdf Download (199kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Bagas Zulfikar Fauzi-E1A021153-Skripsi-2025.pdf Download (263kB)

Abstract

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sehingga diperlukan hukum kesehatan sebagai pedoman yang mengatur standar pelayanan, termasuk profesi okupasi terapis. Okupasi terapis memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan pelayanan yang aman dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk-bentuk tanggung jawab hukum okupasi terapis sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konsep. Spesifikasi penelitian ini adalah inventarisasi perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum okupasi terapis sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan menunjukkan sinkronisasi peraturan dengan derajat lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar dibentuknya peraturan yang derajatnya lebih rendah. Selain itu peraturan yang sederajat tidak saling bertentangan dan dapat saling melengkapi. Bentuk tanggung jawab hukum okupasi terapis sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan meliputi: tanggung jawab hukum perdata berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; tanggung jawab hukum pidana berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan tanggung jawab hukum administratif berdasarkan Pasal 283 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 736 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis.

Actions (login required)

View Item