ADIPUTRA, Riyan (2017) Peraturan Perundang-undangan sebagai Tolok Ukur terhadap Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Studi Putusan Nomor 11/G/2016/PTUN.JKT). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
|
PDF (Cover)
Cover_1.pdf Download (182kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Legalitas)
Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (786kB) |
|
|
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf Download (165kB) | Preview |
|
|
PDF (BabI)
Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB) |
|
|
PDF (BabII)
Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (516kB) |
|
|
PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB) |
|
|
PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB) |
|
|
PDF (BabV)
Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB) |
|
|
PDF (DaftarPustaka)
Daftar pustaka_1.pdf Download (267kB) | Preview |
Abstract
Tolok ukur untuk menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Terhadap persoalan yuridis yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai tolok ukur pengesahan badan hukum perkumpulan dan pertimbangan hukum hakim yang membatalkan keputusan tata usaha negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai tolok ukur dalam menentukan pembatalan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat dalam pengadilan tata usaha negara serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor: 11/G/2016/PTUN.JKT dalam menentukan keabsahan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Datayang digunakan adalah data sekunder yang berupa buku-buku literatur dan mengutip peraturan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu kedudukan peraturanperundang-undangan sebagai tolok ukur pengesahan badan hukum perkumpulan dapat dilihat dalam pertimbangan hukum hakim dari aspek kewenangan, aspek prosedural danaspek substansi. Dalam pertimbangan hukumnya hakim masih mencampur adukkan antara aspek prosedural dan aspek substansi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | E17339 |
| Uncontrolled Keywords: | Peraturan Perundang-Undangan, Tolok Ukur, Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan |
| Subjects: | A > A52 Administrative law C > C776 Constitutional law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Endang Kasworini |
| Date Deposited: | 13 Nov 2018 02:09 |
| Last Modified: | 25 Aug 2020 03:34 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/372 |
Actions (login required)
 |
View Item |